Harga beras melambung masyarakat dan pedagang menjerit, BPK harus audit program food estate.

- Penulis Berita

Jumat, 15 September 2023 - 15:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,Buktipetunjuk.id Menipisnya cadangan beras pemerintah dan naiknya harga beras membuat pedagang dan masyarakat, khususnya menengah ke bawah menjerit. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap hasil dari program pemerintah dalam membuat food estate atau lumbung pangan baru.

Akademisi Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn menilai, semestinya food estate bisa digunakan untuk menjaga cadangan beras tetap optimal dan mencegah adanya fluktuasi harga. Namun pada kenyataannya, program food estate tidak mampu mengantisipasi ketahanan pangan nasional.

“Situasi saat ini membuat kita jadi bertanya, produksi beras dari food estate itu bagaimana? Harga beras ikut melambung, pedagang beras tak mampu berbuat apa-apa. Dampaknya, masyarakat pun ikut menjerit karena mahalnya harga beras,” kata Suriyanto, melalui keterangan di Jakarta, Jumat 15 September 2023.

Suriyato mengatakan, kenaikan harga beras sangat berkaitan erat dengan program food estate yang salah satunya memperkuat dan menjaga ketahanan pangan dan juga masuk pada Program Strategis Nasional, pada tahun 2020 sampai tahun 2024.

“Kenaikan harga beras saat ini berkaitan pada program food etate yang gagal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber ketahan pangan, naiknya harga beras saat ini hendaknya dapat jadi pemicu untuk pemeriksaan program food estate yang menelan dana negara triliunan rupiah.

Baca Juga:  Perkenalkan jajaran pengurus DPC PWRI Kota Cirebon dan menggelar tasyakuran.

Pemerintah dan penegak hukum tidak boleh diam, ini kepentingan rakyat, rakyat adalah tuan dari para pemimpin. Naiknya harga beras program gagal food estate harus di periksa,” ujar Suriyanto.

Suriyanto menyebut, kegagalan program food estate selain tidak didasari pada kajian yang tepat, juga adanya ketidaksesuaian tanah yang dijadikan tempat food estate, persoalan infrastruktur, budidaya dan teknologi serta sosial ekonomi. Terkait kendala soal masalah sosial, kata Suriyanto menambahkan, yakni terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) di dalam pengembangan food estate. Hal ini tidak dicermai secara detail oleh pemeritnah.

Kalau sumber daya menusia, lahan dibuka tapi enggak ada petani yang mau menggarap di sana bagaimana? Akhirya terbengkalai, sementara dana yang sudah digelontorkan triliunan menguap begitu saja. Untuk itu, sangat tepat kiranya BPK turun tangan untuk mengaudit program food estate tersebut,” terang Suriyanto.

(Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel buktipetunjuk.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Martabat Pers Bukan di KTA, Tapi Melalui Karyanya
Kejagung Tetapkan Tersangka Suap Nikel Ketua Ombudsman Baru 6 Hari Dilantik
Presiden Prabowo Subianto Saksikan Penyerahan Uang Triliunan ke-Kas Negara Oleh Satgas PKH
Empat Orang Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Sudah Ditangkap
STOP PERS Wartawan Nasional Atas Nama ARIYANDI
Ketu Umum JMSI Teguh Santosa Minta Polisi Bongkar Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS
PERADI RAYA Umumkan Libur Nasional Nyepi dan Idul Fitri 1447 H
KPK Tangkap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Dugaan Kasus Suap Pengadaan Proyek
Berita ini 37 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 13:12 WIB

Martabat Pers Bukan di KTA, Tapi Melalui Karyanya

Jumat, 17 April 2026 - 18:40 WIB

Kejagung Tetapkan Tersangka Suap Nikel Ketua Ombudsman Baru 6 Hari Dilantik

Sabtu, 11 April 2026 - 08:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto Saksikan Penyerahan Uang Triliunan ke-Kas Negara Oleh Satgas PKH

Rabu, 18 Maret 2026 - 23:00 WIB

Empat Orang Terduga Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Sudah Ditangkap

Senin, 16 Maret 2026 - 04:42 WIB

STOP PERS Wartawan Nasional Atas Nama ARIYANDI

Berita Terbaru