CIAMIS, Buktipetunjuk.id –
Pelaksanaan Program Revitalisasi SMP Negeri 1 Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang menelan anggaran Rp1,22 miliar dari APBN 2026, menuai sorotan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta transparansi kepengurusan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dipertanyakan setelah awak media menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan, Kamis, 19 November 2026.
Proyek revitalisasi ini merupakan bantuan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Direktorat SMP. Nilai bantuan tercatat Rp1.229.780.000 dengan masa pelaksanaan 105 hari kalender, dikerjakan oleh P2SP setempat.
Kepala Sekolah Alihkan ke Pelaksana
Upaya konfirmasi ke pihak sekolah belum membuahkan hasil. Saat awak media mendatangi SMPN 1 Cihaurbeuti untuk meminta keterangan, kepala sekolah justru meninggalkan lokasi dan mengarahkan awak media kepada AR, yang mengaku sebagai pelaksana revitalisasi. AR juga menyebut dirinya alumni sekolah sekaligus orang tua siswa.
“Silakan, Pak, mau tanya apa? Kami akan jawab. Saya pelaksana di revitalisasi ini. Ke belakang saja, Pak, lihat pekerjaannya. Kebetulan ada Ketua P2SP, H. Wawan, terkait pembongkaran. Warga juga ikut membantu. Kami akan merealisasikan anggaran sesuai ketentuan,” kata AR di lokasi.
Meski AR bersedia menjawab, sejumlah pertanyaan kunci soal standar K3, penggunaan APD, mekanisme pengawasan, dan susunan lengkap P2SP belum terjawab langsung oleh kepala sekolah selaku penanggung jawab P2SP sesuai panduan.
Dokumentasi: Pekerja Tanpa Helm dan Rompi
Dari dokumentasi video yang diperoleh di lokasi, terlihat beberapa pekerja melakukan aktivitas fisik tanpa mengenakan helm proyek dan rompi keselamatan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal kepatuhan terhadap standar K3 dalam proyek yang dibiayai negara lebih dari Rp1,2 miliar.
Awak media tidak menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Permenakertrans No. PER.08/MEN/VII/2010 menegaskan kewajiban penyediaan APD secara cuma-cuma serta memastikan penggunaannya sesuai risiko pekerjaan.
Papan Proyek Minim Informasi P2SP
Papan nama kegiatan memang sudah terpasang. Tercantum nama sekolah, sumber dana APBN 2026, nilai bantuan Rp1.229.780.000, dan pelaksana P2SP. Namun, belum tampak susunan nama dan jabatan pengurus P2SP maupun identitas tim teknis perencana dan pengawas.
Padahal, Panduan Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMP Tahun 2026 mewajibkan P2SP memasang papan informasi, bertanggung jawab atas administrasi, dokumentasi, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Susunan P2SP seharusnya terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris merangkap logistik, bendahara, kepala pelaksana, dan unsur keamanan. Tim teknis pun wajib diisi dua orang berbeda untuk perencana dan pengawas.
Selain itu, kolom tanggal mulai dan berakhir di papan proyek masih kosong, meski masa pelaksanaan ditetapkan 105 hari kalender. Publik belum mendapat kepastian kapan proyek dimulai dan ditargetkan selesai.
Aturan K3 dan Akuntabilitas APBN
Regulasi menegaskan K3 bukan sekadar formalitas. UU Keselamatan Kerja dan Permenakertrans APD mewajibkan perlindungan pekerja dari potensi bahaya. Dengan anggaran negara di atas Rp1,2 miliar, penerapan standar keselamatan, transparansi, dan akuntabilitas semestinya menjadi prioritas.
Hingga berita ini disusun, Buktipetunjuk.id masih membuka ruang klarifikasi kepada Kepala SMPN 1 Cihaurbeuti maupun Ketua P2SP, H. Wawan, terkait penggunaan APD, kelengkapan papan informasi, susunan P2SP, identitas tim teknis, serta mekanisme pengawasan program revitalisasi tersebut.
Reporter: AS









