GIBM Pasang Badan Bela Bupati Merangin: Jangan Tergesa-gesa, Tunggu Kepastian Hukum 152 PPPK Nakes

- Penulis Berita

Jumat, 20 November 2026 - 11:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MERANGIN, Buktipetunjuk.id –

Polemik belum dibayarkannya penghasilan 152 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tenaga kesehatan di Kabupaten Merangin memicu sorotan publik. Di tengah desakan terhadap pemerintah daerah, Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM) Provinsi Jambi meminta semua pihak menahan diri.

GIBM menyatakan siap “pasang badan” membela Bupati Merangin M. Syukur jika polemik ini dipakai untuk menyerang kinerja pemerintah daerah tanpa melihat persoalan secara utuh.

“Kami bersama Ketua DPD GIBM Provinsi Jambi dan seluruh pengurus mendukung Bapak Bupati menyelesaikan persoalan ini. Tapi semuanya harus berdasarkan aturan. Jangan ambil keputusan terburu-buru kalau dasar hukumnya belum jelas,” kata Wakil Ketua GIBM Provinsi Jambi, Doni, Jumat (20/11/2026).

Soal Aturan, Bukan Sekadar Anggaran
Menurut Doni, persoalan 152 PPPK nakes paruh waktu itu tidak sesederhana ada atau tidaknya anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, wajib memastikan setiap pembayaran APBD punya landasan hukum kuat agar tak menimbulkan masalah hukum baru.

Bupati M. Syukur sebelumnya menyebut, kendala bukan pada ketiadaan anggaran, melainkan pada aturan pengelolaan keuangan daerah dan syarat pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Ia mencontohkan adanya tenaga honorer dengan masa kerja di bawah dua tahun serta tenaga kerja sukarela (TKS) yang sebelumnya tak digaji APBD, namun ikut terangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.

Pemkab Merangin telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, belum ada dasar hukum yang dapat dijadikan pijakan untuk membayar penghasilan kelompok tersebut via APBD. Di sisi lain, keabsahan status PPPK Paruh Waktu itu masih menunggu konfirmasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

GIBM: Kehati-hatian Bukan Menahan Hak

“Kalau dasar hukumnya belum jelas, tentu Bupati harus hati-hati. Jangan karena tekanan publik lalu ambil keputusan yang justru jadi masalah hukum di kemudian hari,” ujar Doni.

Baca Juga:  Oknum Sipir Lapas Kelas II A Metro, Diduga Terlibat Penyelundupan Narkoboy

GIBM menilai, langkah Bupati berkonsultasi dan menunggu kepastian BKN adalah bentuk kehati-hatian, bukan upaya menahan hak. “Kalau sudah jelas dasar hukumnya, kami yakin Bapak Bupati tidak akan punya niat menahan penghasilan mereka. Beliau juga manusia, sesama anak Merangin. Tidak mungkin ingin menzalimi masyarakatnya sendiri,” kata Doni.

Bukan Pembelaan Buta

Meski menyatakan dukungan, GIBM menegaskan pihaknya tidak membela secara buta. “Mana yang benar kita benarkan, mana yang salah kita katakan salah. Tapi kalau persoalan 152 PPPK ini dijadikan dasar untuk menyerang kinerja Bupati sebelum ada kepastian hukum, maka GIBM siap pasang badan,” tegasnya.

Ia meminta penyelesaian ditempuh lewat jalur administrasi, regulasi, dan kepastian hukum, bukan tekanan politik atau opini yang memperkeruh keadaan.

Tunggu Kepastian BKN

GIBM berharap persoalan ini segera mendapat kepastian dari pemerintah pusat, khususnya soal status kepegawaian dan dasar pembayaran penghasilan. Menurut Doni, ada dua kepentingan yang harus diseimbangkan: hak 152 nakes dan kewajiban pemda membelanjakan APBD sesuai aturan.

Karena itu, GIBM meminta semua pihak menahan diri dan memberi ruang kepada Bupati beserta jajaran menyelesaikan persoalan berdasarkan aturan. “Jangan karena ingin membela 152 PPPK, justru mendorong pemda ambil keputusan yang berpotensi melanggar hukum,” ujarnya.

“Kami berdiri bukan untuk membela siapa orangnya, tetapi membela kebenaran dan kepastian hukum. Kalau Bupati benar, kami bela. Kalau salah, kami juga akan mengatakan salah,” pungkas Doni.

Reporter: Rudianto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel buktipetunjuk.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pererat Silaturahmi, Kapolsek Cihaurbeuti Jumling di Masjid At-Taubah Sukasetia
SMAN 2 Wuwuk Gelar Bimtek Digitalisasi Pembelajaran, Hadirkan Kepala Balai TIK Sulut
Aliansi Pers dan Aktivis Madina Akan Laporkan Dugaan Kerugian Dana Desa Kayu Laut Rp 566 Juta ke Kejatisu dan Poldasu
DPRD Sulut Luncurkan Sistem Informasi SIAP : Platform Digital Tampung Aspirasi Warga
Jelang Pilbub Merangin 2031, Wacana Duet Handayani–Nasution Menguat
Penyegaran Organisasi, Kapolres Jember Pimpin Sertijab Kasatlantas dan Kapolsek Arjasa
239 Prajurit Ikuti Diktukbasus di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember
Sambut HUT PGRI dan Hari Guru Nasional 2026, PGRI Kawali Gelar Lomba Guru se-Kecamatan
Berita ini 57 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:24 WIB

Pererat Silaturahmi, Kapolsek Cihaurbeuti Jumling di Masjid At-Taubah Sukasetia

Jumat, 20 November 2026 - 11:26 WIB

GIBM Pasang Badan Bela Bupati Merangin: Jangan Tergesa-gesa, Tunggu Kepastian Hukum 152 PPPK Nakes

Jumat, 20 November 2026 - 10:43 WIB

SMAN 2 Wuwuk Gelar Bimtek Digitalisasi Pembelajaran, Hadirkan Kepala Balai TIK Sulut

Jumat, 20 November 2026 - 08:31 WIB

Aliansi Pers dan Aktivis Madina Akan Laporkan Dugaan Kerugian Dana Desa Kayu Laut Rp 566 Juta ke Kejatisu dan Poldasu

Jumat, 20 November 2026 - 06:59 WIB

DPRD Sulut Luncurkan Sistem Informasi SIAP : Platform Digital Tampung Aspirasi Warga

Berita Terbaru