MERANGIN, Buktipetunjuk.id –
Polemik belum dibayarkannya penghasilan 152 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tenaga kesehatan di Kabupaten Merangin memicu sorotan publik. Di tengah desakan terhadap pemerintah daerah, Gerakan Indonesia Berani Maju (GIBM) Provinsi Jambi meminta semua pihak menahan diri.
GIBM menyatakan siap “pasang badan” membela Bupati Merangin M. Syukur jika polemik ini dipakai untuk menyerang kinerja pemerintah daerah tanpa melihat persoalan secara utuh.
“Kami bersama Ketua DPD GIBM Provinsi Jambi dan seluruh pengurus mendukung Bapak Bupati menyelesaikan persoalan ini. Tapi semuanya harus berdasarkan aturan. Jangan ambil keputusan terburu-buru kalau dasar hukumnya belum jelas,” kata Wakil Ketua GIBM Provinsi Jambi, Doni, Jumat (20/11/2026).
Soal Aturan, Bukan Sekadar Anggaran
Menurut Doni, persoalan 152 PPPK nakes paruh waktu itu tidak sesederhana ada atau tidaknya anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, wajib memastikan setiap pembayaran APBD punya landasan hukum kuat agar tak menimbulkan masalah hukum baru.
Bupati M. Syukur sebelumnya menyebut, kendala bukan pada ketiadaan anggaran, melainkan pada aturan pengelolaan keuangan daerah dan syarat pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Ia mencontohkan adanya tenaga honorer dengan masa kerja di bawah dua tahun serta tenaga kerja sukarela (TKS) yang sebelumnya tak digaji APBD, namun ikut terangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.
Pemkab Merangin telah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasilnya, belum ada dasar hukum yang dapat dijadikan pijakan untuk membayar penghasilan kelompok tersebut via APBD. Di sisi lain, keabsahan status PPPK Paruh Waktu itu masih menunggu konfirmasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
GIBM: Kehati-hatian Bukan Menahan Hak
“Kalau dasar hukumnya belum jelas, tentu Bupati harus hati-hati. Jangan karena tekanan publik lalu ambil keputusan yang justru jadi masalah hukum di kemudian hari,” ujar Doni.
GIBM menilai, langkah Bupati berkonsultasi dan menunggu kepastian BKN adalah bentuk kehati-hatian, bukan upaya menahan hak. “Kalau sudah jelas dasar hukumnya, kami yakin Bapak Bupati tidak akan punya niat menahan penghasilan mereka. Beliau juga manusia, sesama anak Merangin. Tidak mungkin ingin menzalimi masyarakatnya sendiri,” kata Doni.
Bukan Pembelaan Buta
Meski menyatakan dukungan, GIBM menegaskan pihaknya tidak membela secara buta. “Mana yang benar kita benarkan, mana yang salah kita katakan salah. Tapi kalau persoalan 152 PPPK ini dijadikan dasar untuk menyerang kinerja Bupati sebelum ada kepastian hukum, maka GIBM siap pasang badan,” tegasnya.
Ia meminta penyelesaian ditempuh lewat jalur administrasi, regulasi, dan kepastian hukum, bukan tekanan politik atau opini yang memperkeruh keadaan.
Tunggu Kepastian BKN
GIBM berharap persoalan ini segera mendapat kepastian dari pemerintah pusat, khususnya soal status kepegawaian dan dasar pembayaran penghasilan. Menurut Doni, ada dua kepentingan yang harus diseimbangkan: hak 152 nakes dan kewajiban pemda membelanjakan APBD sesuai aturan.
Karena itu, GIBM meminta semua pihak menahan diri dan memberi ruang kepada Bupati beserta jajaran menyelesaikan persoalan berdasarkan aturan. “Jangan karena ingin membela 152 PPPK, justru mendorong pemda ambil keputusan yang berpotensi melanggar hukum,” ujarnya.
“Kami berdiri bukan untuk membela siapa orangnya, tetapi membela kebenaran dan kepastian hukum. Kalau Bupati benar, kami bela. Kalau salah, kami juga akan mengatakan salah,” pungkas Doni.
Reporter: Rudianto









