PANYABUNGAN, Buktipetunjuk.id –
Aliansi Pers dan Aktivis Mandailing Natal berencana melaporkan dugaan kerugian pengelolaan Dana Desa Kayu Laut Tahun Anggaran 2023 ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara. Langkah itu diambil setelah mantan Pj Kepala Desa Kayu Laut, IM, tidak menanggapi konfirmasi dan somasi terkait temuan Inspektorat Madina senilai Rp 566,24 juta.
Magrifatulloh, Ketua Tim Aliansi Pers dan Aktivis Madina, mengatakan IM memilih bungkam meski sudah diberi tenggat waktu klarifikasi. “Sikap tertutup ini menghambat pemenuhan hak jawab dan merugikan kepentingan publik,” ujarnya kepada pers, Rabu, 19 November 2026.
Pernyataan serupa disampaikan Ketua Forum MP4 Madina, Arif Azka Batubara. Menurut dia, publik berhak mengetahui realisasi anggaran desa dan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan desa. “Ini bukan sekadar masalah administratif. Ada batas waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian sesuai rekomendasi Inspektorat,” kata Arif.
Temuan Inspektorat: Rp 566,24 Juta
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Madina yang merujuk Surat Bupati Madina Nomor 700/0804/Insp/2024, total temuan pengelolaan Dana Desa Kayu Laut TA 2023 mencapai Rp 566.241.280. Temuan itu bersumber dari laporan pengaduan BPD Desa Kayu Laut.
Rinciannya terbagi dua:
1️⃣ Kegiatan dianggarkan tapi diduga tidak direalisasikan: Rp 272.304.682
Inspektorat merekomendasikan dana dikembalikan ke Rekening Kas Desa. Rinciannya:
✅ Pembangunan jalan usaha tani: Rp 139.828.000
✅ Pembangunan sarana air bersih: Rp 85.858.000
✅ Program Desa Digital: Rp 25.000.000
✅ Rehabilitasi irigasi persawahan: Rp 16.879.000
✅ Operasional BPD: Rp 4.738.882
2️⃣ Penggunaan anggaran tanpa SPJ sah: Rp 293.936.598
Realisasi anggaran dinilai belum didukung bukti Surat Pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Somasi Tak Digubris, Aliansi Siapkan Langkah Hukum
Aliansi sebelumnya melayangkan surat konfirmasi lanjutan sekaligus somasi formil Nomor 35/Aliansi PA/Eks/XI/2026 tertanggal 5 November 2026. Hingga melewati batas waktu, tidak ada tanggapan dari IM.
Dalam somasi itu, tim investigasi juga mempertanyakan perkembangan pengaduan BPD Nomor 470/007/BPD.KL/2024 yang disebut telah masuk ke Kejari Madina. Mereka menelusuri dugaan intervensi oknum aparatur kecamatan dalam pengelolaan dana desa.
“Karena somasi tidak diindahkan, kami akan menempuh jalur hukum,” kata Arif Azka. Langkah yang disiapkan meliputi pelaporan resmi ke Kejatisu dan/atau Poldasu, mendesak klarifikasi tindak lanjut LHP kepada Bupati dan Inspektorat Madina, serta aksi penyampaian pendapat secara damai di depan kantor instansi terkait.
Hingga berita ini diturunkan, eks Pj Kepala Desa Kayu Laut berinisial IM Ida Machrani, A.Md.Kep. belum memberikan klarifikasi. Redaksi masih membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait demi keberimbangan informasi.
Reporter : Maghfitallah









