PANYABUNGAN, Buktipetunjuk.id –
Dalih klasik kembali mencuat dalam polemik tambang emas ilegal di Ulu Pungkut, Mandailing Natal. Seorang oknum pendamping Program Keluarga Harapan berinisial DL diduga terlibat aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menggunakan mesin dompeng. Saat dikonfirmasi, DL berdalih bukan dirinya yang menambang, melainkan ayah kandungnya.
Pernyataan “bukan saya yang main, tapi bapak saya” itu justru menuai kecaman. Berbagai kalangan menilai dalih tersebut sebagai upaya cuci tangan dari tanggung jawab moral dan hukum, mengingat status DL sebagai pelaksana program sosial pemerintah.
Ketua Forum MP4 (Mahasiswa dan Pemuda Pemantau Pemerintahan dan Pelayanan Publik) Arief Azka Batubara, Jumat (20/11), menyebut pengalihan tanggung jawab ke keluarga inti tak menggugurkan dugaan keterkaitan.
“Publik Madina sudah cerdas. Narasi lempar tanggung jawab justru membuka dugaan adanya keterlibatan erat. APH jangan berhenti pada pengakuan sepihak,” kata Arief di Panyabungan.
Menurut mantan aktivis HMI Sumut itu, UU Minerba mewajibkan penegakan hukum menyasar seluruh rantai pelaku PETI. Ia mendesak Polres Madina dan instansi teknis menelusuri struktur operasional tambang: pemodal, pengelola lapangan, aliran dana, hingga aktor di balik layar yang diduga memberi perlindungan.
“Jangan ada impunitas. Jika bersih, buktikan lewat proses hukum transparan. Jika ada bukti permulaan, proses tanpa pandang bulu. Jangan biarkan hukum di Bumi Gordang Sambilan tajam ke bawah, tumpul ke atas,” tegas Arief.
Forum MP4 menegaskan masyarakat tak butuh klarifikasi verbal yang memperkeruh suasana. Yang ditunggu adalah langkah konkret aparat menindak PETI di Ulu Pungkut yang dituding merusak lingkungan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Polres Madina terkait dugaan keterlibatan oknum pendamping PKH tersebut.
Reporter: Magrifatulloh









