Lampung Tengah,Buktipetunjuk.id —Lembaga MABESBARA resmi laporkan oknum salah satu Kepala Sekolah SDN Ke-Kejari Lampung Tengah. Setelah beredar pemberitaan di beberapa media Cetak dan Online terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan dana bos dari tahun 2019 sampai 2024, kini oknum kepala sekolah resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Gunung Sugih kab. Lampung Tengah pada hari, Jumat 05 Juli 2024.
Hal ini disampaikan ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW LSM MABESBARA Provinsi Lampung. yang tertuang dalam nomor surat No : 0013 /LP-MABESBARA/VI/2024 Dengan lampiran I Bundel Perihal : Laporan Dugaan Korupsi Dana Bos yang Dikelola sendiri oleh Oknum Kepala SDN 2 Subing Karya Seputih Mataram kabupaten Lampung Tengah, seperti yang telah di tayangkan pada pemberitaan tim media sebelumnya dengan judul “Dana BOS SDN 2 Subing Karya, Diduga Dikelola Sendiri Oleh Oknum Kepsek”.
Pemerintah pusat sudah menghimbau dan sudah ditetapkan dalam peraturan yang mana di dalam penggunaan dana BOS Reguler, harus mematuhi peraturan undang undang Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Pada Pasal 2, tentang prinsip pengelolaan dana BOS Reguler harus Fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan Transparansi.
Namun peraturan tersebut tidak digubris, oknum kepala sekolah SDN 2 Subing Karya Seputih Mataram ini, Imam Qomarudin, dalam hal ini didapat kebenaran dan diperkuat dari keterangan narasumber yang bisa dipertanggung jawabkan.
Saat dikonfirmasi beberapa dewan guru menjelaskan bahwa pengelolaan BOS SDN 2 Subing Karya sejak dipimpin Imam dari tahun 2019/2024 tidak transparan.” katanya.
Menurut keterangan Bendahara BOS Ismaryati, jika dirinya seperti Boneka, “sejak saya menjabat bendahara BOS di tahun 2022 saya hanya diajak satu kali ikut dalam pencairan dana BOS dan untuk pengelolaan nya saya tidak tahu apa apa kepsek tidak transparan pak,” ungkap nya.
Ditempat yang sama juga diucapkan oleh ketua Komite SDN 2 Subing Karya Mulyono, menjelaskan kalau dari tahun 1994 saya sudah menjadi ketua komite sekolah ini, dan sudah berapa ganti kepala sekolah, hanya kepsek Imam inilah yang tidak transparan. Saya sudah lama ingin menegur dan membahas di forum kami tinggal nunggu waktu, harapan saya selaku ketua komite dan mewakili dewan guru SDN 2 Subing Karya, kedepannya dalam pengelolaan dana BOS perlu transparan.” tutup Mulyono. (27 Mei 2024).
Hasil temuan Tim investigasi media di lapangan selama kepsek Imam menjabat untuk anggaran sarana dan prasarana sekolah hanya terlihat cat pagar dan plafon sekolah sudah hancur (Pengakuan dari dewan guru).
Sedangkan dana yang diterima mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah Rp 526.256.000, dengan uraian setiap tahunnya sebagai berikut:
Tahun 2020 tahap 1 Rp 37.530.000, tahap 2 Rp 50.040.000, tahap 3 Rp 40.230.000.
Tahun 2021 tahap 1 Rp 42.018.000, tahap 2 Rp 56.024.000, tahap 3 Rp 40.044.000.
Tahun 2022 tahap 1 Rp 40.044.000, tahap 2 Rp 53.382.000. tahap 3 Rp 40.044.000
Tahun 2023 tahap 1 Rp 63.450.000, tahap 2 Rp 63.450.000.
Dana BOS yang dikucurkan pemerintah seharusnya dikelola oleh tim bos sekolah dan dimanfaatkan pihak sekolah dengan sebaik-baiknya. Penggunaan dana BOS harus terbuka secara terang benderang dan tidak boleh di tutup-tutupi.
Pada saat dijumpai kepsek Imam Qomarudin, di ruang kerjanya kepsek SDN 1 Wirata Agung, hari Rabu 29 Mei 2024, mengaminkan terkait hal itu.
Kepada Dinas terkait Inspektorat, BPK dan APH agar dapat segera memanggil mengaudit kembali kepala SDN 2 Subing Karya yang beralamatkan di : Subing Karya, Subing Karaya, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung terkait dana BOS dari tahun 2020 sampai tahun 2023, yang diduga telah merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah, supaya kejadian semacam ini kedepan tidak terulang kembali.
(Tim/Red).
