JOMBANG, Buktipetunjuk.id –
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan kewilayahan yang tersebar di 14 Polda, Sabtu, 17 Oktober 2026. Layanan ini disiapkan untuk menampung aduan pekerja soal PHK, pesangon, hingga sengketa upah.
Peresmian dipusatkan di Polres Jombang, Jawa Timur. Kapolri didampingi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Setibanya di Polres Jombang, Jenderal Suyudi dikalungi bunga melati dan diantar dua penari cucu lampah menuju lokasi acara. Sebelum peresmian, Kapolri meninjau bakti sosial Polda Jatim berupa pembagian 1.000 paket sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk buruh.
Peresmian ditandai pengguntingan pita di depan Satreskrim Polres Jombang. Kapolri kemudian meninjau ruang layanan dan berdialog dengan sejumlah buruh.
“Ini langkah strategis. Bukti nyata komitmen kita dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia,” kata Suyudi dalam konferensi pers, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Menurut Suyudi, Desk Ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara untuk memfasilitasi konsultasi dan penanganan aduan hubungan industrial. “Sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali bekerja,” ujarnya.
Selain itu, Polri mencatat pemenuhan hak pekerja senilai Rp70,28 miliar pada periode yang sama. Suyudi menyebut capaian tersebut perlu dukungan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja agar perlindungan hak buruh berjalan beriringan dengan keberlangsungan usaha.
Desk Ketenagakerjaan yang diresmikan di Jombang dan 34 satuan wilayah lain diharapkan menjadi model pengembangan layanan serupa di daerah lain. Tujuannya, pekerja lebih mudah mendapat pendampingan saat menghadapi persoalan ketenagakerjaan.
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengapresiasi langkah Kapolri. Ia menyebut pembahasan pembentukan desk baru dilakukan sepekan sebelum peresmian. “Persiapan hingga peresmian bisa selesai dalam delapan hari,” kata Andi Gani.
Andi Gani berharap layanan ini memperkuat sinergi Polri dan buruh. Ia mencontohkan, kasus yang sebelumnya mangkrak lima hingga enam tahun bisa diselesaikan tujuh sampai delapan hari lewat Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Usai peresmian, Andi Gani bersama Kapolri dan rombongan berencana mengunjungi Museum Ibu Marsinah. Museum terkait perjuangan buruh itu telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto tahun lalu.
Dengan beroperasinya Desk Ketenagakerjaan di 35 satuan wilayah, pekerja diharapkan lebih mudah melapor jika haknya tidak dipenuhi. Layanan ini juga ditargetkan mempercepat penyelesaian sengketa hubungan industrial.
Pewarta : Zuli
