Lampung Timur,Buktipetunjuk.id –
Delapan organisasi pers di Lampung Timur menyatakan kecewa atas absennya unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam kegiatan donor darah dan santunan anak yatim memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, 26–27 Agustus 2026.
Kegiatan yang diinisiasi SMSI, JMSI, IWO, FJHLT, KWRI, PWSI, AWPI, dan PWLT ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab sosial insan pers.
“Kami bukan hanya menulis berita, tapi juga harus hadir di tengah masyarakat,” kata juru bicara delapan organisasi sekaligus Ketua PD IWO Lampung Timur, Azohirri, Rabu, 27 Agustus 2026.
Azohirri menyebut acara sudah direncanakan sejak jauh hari. Semula dijadwalkan 15–16 Agustus 2026, namun diundur karena padatnya agenda.
“Kami kecewa, kegiatan ini sudah kami sampaikan. Tapi saat pelaksanaan, justru ada agenda Pemkab di Rumah Dinas Bupati,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan ketidakhadiran Bupati Ela Siti Nuryamah dan Wakil Bupati Azwar Hadi bukan berarti Pemkab abai. Berdasarkan informasi yang diterima panitia, Bupati tengah membahas pengesahan RTRW di DPRD, sementara sejumlah pejabat eselon III dan IV bertugas di Bandar Lampung.
Azohirri menegaskan delapan organisasi pers ingin menjadi mitra strategis, bukan oposisi pemerintah.
“Kami dibentuk bukan untuk jadi musuh. Kami ingin memberi pemikiran, karya tulis, dan kontribusi positif untuk Lampung Timur,” katanya.
Ia menyebut era digital menuntut pers menjaga iklim informasi yang sehat. “Wartawan jangan hanya dikenal karena menulis. Harus punya jiwa sosial,” ucapnya.
Kegiatan terlaksana berkat gotong royong. Azohirri merinci dukungan yang masuk: Dinas Pendidikan Rp1,5 juta, Sekretariat DPRD Rp500 ribu, Kejaksaan Lamtim Rp2,5 juta, Koperasi Berkah Batu Timur Rp6 juta, serta fasilitasi dari Bagian Umum Setda. “Ini bukti kebersamaan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi TNI, Polri, kejaksaan, kecamatan, dan rekan jurnalis yang terlibat.
Azohirri berharap organisasi perangkat daerah membangun komunikasi satu pintu dengan media.
“Kalau kegiatan OPD dikomunikasikan baik, masyarakat tahu pemerintah bekerja. Itu yang kami harapkan,” katanya.
Ia menambahkan, pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. “Kritik tetap perlu, tapi harus membangun, berbasis fakta, dan memberi solusi,” tegasnya.
Azohirri meminta tidak ada pihak yang menyampaikan informasi sepihak ke Pemkab soal keberadaan wadah delapan organisasi ini. “Kami menyatukan organisasi bukan untuk membuat masalah. Kami ingin berkontribusi,” ujarnya.
Jadi Agenda Berkelanjutan
Selain donor darah dan santunan, panitia menggelar lomba tradisional dan pembagian door prize. Azohirri berharap bakti sosial ini menjadi agenda rutin. “Insan pers harus dirasakan masyarakat, bukan hanya lewat berita,” katanya.
Kegiatan ini, menurut dia, menjadi momentum mempererat kebersamaan pers sekaligus memperkuat komitmen sebagai mitra pemerintah dan masyarakat. “Kalau Lampung Timur ingin maju, pemerintah, pers, dan masyarakat harus kompak,” tutupnya.
(Red/*)
