MERANGIN,Buktipetunjuk.id –
Kebijakan penghapusan atau pembatasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di Kabupaten Merangin menuai kritik keras. Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Daerah, H. Ampera, menilai langkah itu berpotensi melumpuhkan fungsi wakil rakyat dan menggerus kepercayaan publik.
“Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini melumpuhkan fungsi wakil rakyat dan merusak kepercayaan masyarakat,” kata Ampera di Merangin, Selasa, 15 September 2026.
Hubungan Eksekutif–Legislatif Terancam
Menurut Ampera, perubahan mekanisme penyaluran Pokir dapat memicu ketegangan antara Bupati dan DPRD. Sebab, salah satu fungsi utama anggota dewan adalah menampung dan menyalurkan aspirasi konstituen ke program pembangunan.
“Kalau tidak ada dana untuk saluran aspirasinya, anggota DPRD yang turun ke lapangan akan dipandang tidak berwibawa, bahkan dianggap mandul karena tidak membawa apa-apa ke daerah pemilihan,” ujarnya.
Ia menyebut dana Pokir sebagai jembatan antara rakyat dan wakilnya. Tanpa itu, wibawa DPRD sebagai penyalur aspirasi akan tersumbat. “Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD pun semakin melemah,” kata dia.
Ampera menilai pernyataan Bupati soal pengurangan dana Pokir keliru. “Justru dana aspirasi itulah yang menjadi jembatan penghubung antara DPRD dengan masyarakat dan konstituennya,” ucapnya.
Kekhawatiran Ketimpangan Anggaran
Ampera juga menyoroti dominasi anggaran oleh eksekutif. “Kalau Bupati sudah menguasai sekitar 95 persen anggaran, maka perjalanan pembangunan di Merangin jadi sangat timpang dan tidak fleksibel,” katanya.
Ia menambahkan, pelemahan Pokir berdampak pada tiga fungsi utama DPRD. “Fungsi penganggaran melemah, fungsi pengawasan ikut melemah, dan fungsi legislasi semakin terancam,” ujar Ampera.
Seruan Duduk Bersama
Ampera menyarankan pimpinan DPRD mengambil sikap dan membuka dialog dengan Bupati.
“Anggota DPRD harus berani memberikan pengertian kepada Bupati. Perlu duduk bersama antara pimpinan DPRD dengan Bupati untuk mencari solusi terbaik demi Merangin,” tuturnya.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya meminta tanggapan dari para ketua partai politik se-Kabupaten Merangin. Belum ada pernyataan resmi yang disampaikan.
“Rakyat memilih wakilnya agar suaranya didengar, bukan agar dibungkam. Kalau Pokir hilang, jembatan itu pun ikut runtuh,” kata Ampera.
Reporter: Rudianto
