Janji Temui Wali Murid Diingkari. Aktivis: Ada yang Disembunyikan?
MERANGIN,Buktipetunjuk.id –
Polemik pengadaan seragam di SMKN 10 Merangin belum menemukan titik terang. Hingga hari ini Selasa 8 September 2026, lima pertanyaan mendasar dari wali murid belum juga dijawab pihak sekolah. Kepala Sekolah yang sebelumnya dikabarkan bersedia bertemu justru tak memberi kabar. Janji pertemuan pada Selasa lalu diingkari tanpa penjelasan.
Ketidakjelasan ini memicu kekecewaan dan kecurigaan publik. Wali murid menilai hak mereka atas transparansi penggunaan dana pendidikan diabaikan.
LIMA PERTANYAAN YANG MASIH MENGGANTUNG:
1. Penunjukan Penjahit
Siapa penjahit yang ditunjuk? Apakah prosesnya dilakukan secara terbuka dan akuntabel?
2. Spesifikasi Kain
Jenis dan kualitas kain apa yang digunakan? Apakah sepadan dengan harga yang dibayarkan wali murid?
3. Unsur Pemaksaan
Apakah wali murid diwajibkan membeli di sekolah atau diberi kebebasan memilih penjahit sendiri?
4. Rincian Biaya
Bagaimana rincian harga kain, ongkos jahit, dan apakah ada margin keuntungan untuk sekolah?
5. Tanggung Jawab Mutu
Siapa yang bertanggung jawab jika kualitas seragam yang diterima tidak sesuai harapan?
“Apakah lima pertanyaan ini sesulit itu untuk dijawab? Atau memang ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi?” ujar salah satu wali murid yang enggan disebut namanya.
Tempo memperoleh informasi bahwa pada Kamis pekan lalu, Kepala SMKN 10 Merangin menyatakan kesediaannya bertemu pada Selasa untuk menjelaskan duduk perkara. Namun Selasa telah berlalu tanpa kabar. Permintaan nomor kontak panitia pengadaan juga tidak direspons.
Sikap diam ini menuai kritik tajam dari aktivis pendidikan Merangin, ZK. “Dengan tidak adanya penjelasan dari pihak sekolah, bagi kami ini berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau memang bersih, mengapa takut menjelaskan secara terbuka?” kata ZK.
Ia memberi peringatan kepada wali murid. “Ke depannya, sebelum membayar, tanya dulu. Dengan penjahit mana baju anak kita dijahit? Dasar bahannya apa? Harus jelas sebelum uang berpindah tangan. Jangan sampai mengeluh lagi bayar mahal, tapi kualitas tidak sesuai.”
ZK menantang pihak sekolah untuk membuktikan komitmen transparansi. “Kalau memang berani, pihak sekolah seharusnya mengundang semua wali murid datang ke sekolah dan menjelaskan secara terbuka. Itu baru jiwa pemimpin yang cepat merespons dan tidak menutup-nutupi apa pun.”
“Kami bukan bermusuhan dengan sekolah. Kami hanya ingin tahu, uang yang kami bayar digunakan untuk apa? Baju yang diterima bahannya apa? Semua harus jelas dan transparan. Jangan dianggap remeh, karena ini uang rakyat, ini hak anak-anak kami,” tegas seorang wali murid.
Hingga berita ini diturunkan, Buktipetunjuk.id belum berhasil mendapat konfirmasi dari Kepala SMKN 10 Merangin. Upaya menghubungi pihak sekolah melalui saluran resmi belum mendapat tanggapan.
Catatan Redaksi:
Lima pertanyaan sederhana itu menyangkut hak dasar wali murid atas informasi publik di lingkungan sekolah. Transparansi bukan permintaan, melainkan kewajiban penyelenggara pendidikan.
Reporter: Rudianto
