Pemimpin Yang Membangun Dinasti Politik Akan Merusak Demokrasi.

- Penulis Berita

Senin, 14 Agustus 2023 - 19:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn

Buktipetunjuk.idSejak era reformasi Indonesia dalam sistem politik dan kepemimpinan menganut dan menjalankan sistem demokrasi dengan melahirkan pemimpin lewat pemilihan langsung dalam proses politik.
Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat jabatan politik yang dikenal dalam Undang Undang Republik Indonesia.

Secara umum terdapat dua macam sistem politik. Pertama yakni sistem politik demokrasi dan yang kedua sistem politik otoriter atau totaliter. Yang saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi untuk melahirkan para pemimpin, jabatan politik, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden/Wakil Presiden, beserta para menterinya, DPRD Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem politik demokrasi, yang berlandaskan pancasila sebagai ideologi negara. Dalam demokrasi terdapat pesta demokrasi untuk melakukan pemilihan terhadap calon pemimpin, melalui pemilu,pilkada,dan pilkades rayat memilih pemimpinya untuk melanjutkan tugas membangun negara yang baik.
Seharusnya dengan adanya pemilihan umum sebagai ajang untuk melanjutkan estafet kepemimpinan kepada orang baru justru melanjutkan kepemimpinannya kepada anak atau keluarga agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihaknya, ini merupakan salah satu strategi politik yang merusak dan menciderai demokrasi.

Ada gurat rasa kecewa masyarakat yang patut kita renungi, apakah dinasti politik di Indonesia sangat merajalela? Dinasti politik ini adalah peninggalan dari masa lampau, yang dimana raja-raja dahulu penerusnya digantikan oleh anak-anak nya. Kepemimpinan Nasional di Indonesia lazim nya terpilih lewat pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia khususnya seorang Presiden dan wakil Presiden dan menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi, sebaliknya yang terjadi di Indonesia.

Baca Juga:  Legal Viev Dekan Fakultas Hukum UM Metro : Kepolisian RI dan Kapolri Dibawah Presiden Hak Konstitusional

Saat ini ada pemimpin selalu mengusung demokrasi dan mengaku negarawan tetapi dalam perjalanan kepemimpinan nya malah membangun dinasti turun temurun seperti kerajaan sejarah masa lalu Nusantara yang kini telah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terlepas dari apapun yang diserukan seorang pemimpin tentang konsep dan perjalanan kepeminpinannya bahkan keberhasilan kinerjanya tetaplah rakyat yang di pimpin melihat fakta yang sesungguhnya apakah pemimpin tersebut telah dapat dikatakan seorang negarawan dan pemimpin yang demokratis bila didalam kepemimpinan nya membangun dinasti “siapapun itu pemimpin nya di NKRI ini”
Adanya dinasti politik melahirkan masalah yang dapat memperparah rusak nya demokrasi.

Dinasti politik yang berakibat korupsi, ada banyak sekali kepala daerah di Indonesia terlibat korupsi yang dimana berhubungan dengan dinasti poliitik, sehingga menjadikan kapasitas para pemimpin jauh dari harapan. Selain itu, manipulasi politik juga dapat terjadi dengan mempengaruhi orang lain dapat memperbesar peluang kemenangan dari dinasti terkait, dengan berbagai cara yang dilakukan seperti membayar posisi untuk menjadi kandidat partai politik hingga pembelian suara untuk memenangkan pemilihan.

Sebagai warga negara yang baik, yang menjunjung tinggi ideologi negara, haruslah kita sadar dan membuka mata yang lebar untuk pemilihan yang akan datang, pilih calon pemimpin yang mempunyai kapasitas, kualitas serta kecakapan yang baik bukan hanya bermodal ketenaran dan memiliki garis keturunan dari keluarganya. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat demokrasi tanpa poltik dinasti.

Oleh : Dr. Suriyanto PD -Ketum Pro GP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel buktipetunjuk.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Lampung Siap Menyambut 11 Provinsi Delegasi Purna Jambore Nasional di Rakernas PJ91
Mahasiswa Tergabung Dari BEM UI Dalam Demonstrasi Sampaikan 5 Tuntutan
Keputusan DPW PKB Sumsel, Memilih Kembali Ardiyan Gama Ketua DPC PKB OKUS Periode 2026 – 2031
KPK OTT Lima ASN BPK Terkait Dugaan Suap Dari Pemkab Muara Enim
Dikabarkan 10 Orang Terjaring Dalam OTT KPK Bupati Muara Enim
Episensi Anggaran, BGN Akan Manfaatkan Kantin Sekolah Untuk Program MBG
Kejagung Tetapkan Dugaan Kasus Korupsi Dana MBG, Dadan Hindayana Kepala BGN dan 2 Orang Rekannya
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Usai Diperiksa Jampidsus Kejagung Keluar Menuju Mobil Tahanan
Berita ini 84 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 12:15 WIB

Lampung Siap Menyambut 11 Provinsi Delegasi Purna Jambore Nasional di Rakernas PJ91

Jumat, 12 Juni 2026 - 22:32 WIB

Mahasiswa Tergabung Dari BEM UI Dalam Demonstrasi Sampaikan 5 Tuntutan

Kamis, 11 Juni 2026 - 22:29 WIB

Keputusan DPW PKB Sumsel, Memilih Kembali Ardiyan Gama Ketua DPC PKB OKUS Periode 2026 – 2031

Rabu, 10 Juni 2026 - 20:03 WIB

KPK OTT Lima ASN BPK Terkait Dugaan Suap Dari Pemkab Muara Enim

Senin, 8 Juni 2026 - 17:49 WIB

Dikabarkan 10 Orang Terjaring Dalam OTT KPK Bupati Muara Enim

Berita Terbaru