Tasikmalaya, Buktipetunjuk.id –
Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 di SDN Rajamandala, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, menuai sorotan. Pagu anggaran Rp826.123.663 itu kini dipertanyakan karena proses pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) diduga luput melibatkan Komite Sekolah dan unsur masyarakat.
Sejumlah warga sekitar mengaku tak tahu-menahu soal pembentukan P2SP. Sumber Buktipetunjuk.id, di lingkungan sekolah menyebut Komite Sekolah bahkan tak mendapat pemberitahuan, apalagi duduk dalam struktur kepanitiaan. “Kami tidak pernah diundang rapat pembentukan,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya soal transparansi sekolah dalam mengelola program yang didanai APBN tersebut. Sebab, petunjuk teknis Revitalisasi Satuan Pendidikan mensyaratkan keterlibatan Komite Sekolah dan masyarakat sebagai bentuk kontrol publik.
Sorotan lain: rangkap kekerabatan di posisi kunci. Ketua P2SP berinisial Asep H. diketahui merupakan suami dari Bendahara Sekolah yang juga merangkap Bendahara P2SP.
Dikonfirmasi Selasa, 17 November 2026, Asep H. membenarkan hubungan kekerabatan itu. Namun ia mengklaim pembentukan P2SP sudah sesuai prosedur. “Kami sudah mengundang perwakilan orang tua siswa dan Komite Sekolah,” kata Asep.
Klaim tersebut belum didukung dokumen. Saat diminta menunjukkan Berita Acara Pembentukan P2SP, awak media hanya diberi lembar cetakan struktur kepengurusan. Tidak ada dokumen yang memuat proses pembentukan, daftar hadir, maupun persetujuan anggota. Padahal, berita acara menjadi bukti otentik keterlibatan unsur-unsur yang disyaratkan.
Hingga Jumat, 21 November 2026, Kepala SDN Rajamandala, pengurus Komite Sekolah, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya belum memberi tanggapan. Buktipetunjuk.id tetap membuka ruang hak jawab bagi semua pihak.
Reporter: AS









