CIAMIS, Buktipetunjuk.id –
Papan informasi proyek Irigasi Perpompaan (IRPON) di Desa Sukaraja, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat, akhirnya terpasang setelah sebelumnya disorot karena tidak ada di lokasi. Namun, dugaan pengurangan kedalaman pengeboran hingga 20 meter masih belum mendapat penjelasan teknis yang memadai.
Proyek IRPON dari Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 senilai Rp155,7 juta ini sebelumnya viral lewat pemberitaan buktipetunjuk.id, Rabu, 11 November 2026. Media itu menyoroti dua hal: tidak adanya papan proyek dan kedalaman bor yang meleset 20 meter dari target.
Papan Proyek Baru Terpasang Setelah Dua Kali Diingatkan
Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sindangkasih, Iskandar, membenarkan keterlambatan pemasangan papan informasi. Ia mengaku sudah dua kali mengingatkan Unit Pengelola Kegiatan Keuangan (UPKK) agar segera memasangnya.
“Pada pengingat kedua, ternyata ada kesalahan dari pihak percetakan terkait nama desa. Tapi sekarang sudah dipasang papan proyeknya,” kata Iskandar di kantornya, Jumat, 13 November 2026.
Pantauan buktipetunjuk.id di lokasi pada hari yang sama mengonfirmasi papan informasi memang sudah terpasang. Dalam papan tercantum: sumber dana APBN 2026 sebesar Rp155.700.000, waktu pelaksanaan 30 September–31 Desember 2026, dan pelaksana Kelompok Tani Mukti, Desa Sukaraja.
Bor Berhenti di 40 Meter, Alasan Teknis Dipertanyakan
Meski soal papan proyek rampung, persoalan kedalaman bor belum tuntas. Iskandar menyebut target awal pengeboran 60–80 meter. Namun pekerjaan dihentikan di kedalaman sekitar 40 meter.
“Terkait kedalaman sumur bor yang meleset 20 meter, itu tidak menjadi masalah karena menurut para pekerja sumur bor, di kedalaman 40 meter air sudah keluar dengan bagus. Kalau diperdalam lagi, ada risiko air tidak keluar atau debitnya sedikit,” ujar Iskandar.
Penjelasan itu, menurut catatan redaksi, belum diperkuat hasil uji teknis. Belum ada data debit air, kapasitas sumur, maupun kesesuaian dengan perencanaan awal yang dibuka ke publik.
Wacana Adendum Rp10 Juta Perlu Dasar Hukum
Iskandar juga mengungkap wacana pengalihan sisa anggaran akibat pengurangan kedalaman bor. Ia menghitung, dengan asumsi Rp500.000 per meter, pengurangan 20 meter setara Rp10 juta.
“Adapun terkait yang 20 meter itu bisa diadendumkan ke konsultan. Seumpama dari satu meter Rp500 ribu dikalikan 20 meter, total Rp10 juta, bisa dialihkan ke hal lainnya untuk melengkapi sarana prasarana IRPON. Yang penting terserap anggarannya jelas,” katanya.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan baru: apa dasar perhitungan Rp500.000 per meter? Siapa yang berwenang menyetujui adendum? Dan apakah pengalihan anggaran sesuai ketentuan bantuan pemerintah?
Pengurangan volume pekerjaan, secara prinsip, tidak otomatis membenarkan penggunaan sisa anggaran untuk kegiatan lain tanpa prosedur yang sah.
Tiga Pihak Belum Memberi Klarifikasi Lengkap
Hingga berita ini ditulis, tiga persoalan masih menggantung:
1️⃣ Dasar teknis penghentian bor di 40 meter.
2️⃣ Mekanisme pertanggungjawaban anggaran akibat berkurangnya volume pekerjaan.
3️⃣ Legalitas rencana adendum pengalihan Rp10 juta.
Buktipetunjuk.id menyatakan masih berupaya meminta keterangan dari Adi Sucipto, Ketua Kelompok Tani Mukti Sukaraja, serta Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis. Keduanya belum memberikan tanggapan saat berita ini disusun.
Media Buktipetunjuk.id, membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebut dalam pemberitaan, demi menjaga keberimbangan dan transparansi publik dalam pelaksanaan bantuan IRPON TA 2026.
Reporter: AS
