TASIKMALAYA, Buktipetunjuk.id –
Polemik pembongkaran SDN Cirahayu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berbuntut klarifikasi. Pihak sekolah dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan akhirnya mengirimkan hak jawab, meski Ketua P2SP H. Emid tak hadir dalam pertemuan yang difasilitasi di SPBU Jamanis, Kamis, 12 November 2026.
Sebelumnya, buktipetunjuk.id pada Selasa, 10 November 2026, memberitakan “Pembongkaran SDN Cirahayu Libatkan Warga, Keselamatan Kerja Disorot”. Proyek ini bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 senilai Rp1,276 miliar dari APBN.
Isi Klarifikasi: Gotong Royong Inisiatif Warga
Pukul 16.43 WIB, Kamis, H. Emid dan Kepala Sekolah Ade Ropendi, S.Pd.I, mengirimkan hak jawab via WhatsApp ke redaksi, melalui perwakilan media Buktipetunjuk.id
Ada tiga poin utama:
1️⃣ Inisiatif warga. Keterlibatan masyarakat dalam kerja bakti disebut murni kehendak warga, bukan perintah atau tekanan sekolah/P2SP.
2️⃣ Bukan kerja teknis. Warga hanya membantu memindahkan genting, tidak membongkar bangunan atau naik ke atap. Pekerjaan berisiko dikerjakan tenaga ahli.
3️⃣ Paham soal K3. Pihak sekolah menyatakan memahami risiko konstruksi dan meminta penilaian K3 didasarkan fakta lapangan: lokasi, jenis pekerjaan, dan pembagian tanggung jawab.
P2SP dan kepala sekolah juga meminta media mengedepankan akurasi, verifikasi, dan keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik, serta memuat hak jawab secara proporsional.
Media: Bukan Anti Gotong Royong, tapi Sorot K3
Redaksi menegaskan tidak mempersoalkan gotong royong warga. Yang disorot adalah pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
“Meski hanya memindahkan genting, lokasi pembongkaran tetap berisiko: tertimpa material, benda tajam, atau kecelakaan lain,” tulis redaksi. Pertanyaannya: siapa penanggung jawab jika warga sukarelawan celaka?
Kepsek Sodorkan Amplop, Ditolak Wartawan
Dalam pertemuan di SPBU Jamanis yang tak dihadiri Ketua P2SP, terjadi insiden saat awak media hendak pamit. Kepala sekolah Ade Ropendi sempat menyodorkan amplop dengan alasan “untuk beli rokok”. Pemberian itu ditolak.
“Ini komitmen menjaga independensi dan integritas jurnalistik. Hak jawab tidak boleh dipengaruhi pemberian apa pun, tidak boleh menerima imbalan apapun terkait hak jawab,” tegas redaksi.
Dinas Belum Berkomentar
Hingga berita ini disusun, dinas terkait belum memberi tanggapan soal pelaksanaan K3, pengawasan, dan penggunaan anggaran revitalisasi di SDN Cirahayu.
Redaksi buktipetunjuk.id menyatakan tetap membuka ruang hak jawab dan koreksi sesuai UU Pers. Tujuannya, memastikan program negara berjalan transparan, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan semua pihak.
Reporter : Ajat Sudrajat
