MERANGIN, Buktipetunjuk.id –
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin periode 2019–2024. Kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp19,55 miliar.
Kepala Kejati Jambi menyebut perkara ini tidak hanya menyangkut pencairan dana, tapi juga proses penetapan anggaran sejak awal. “Penyidikan menyasar dari perencanaan, kajian teknis, hingga pertanggungjawaban akhir,” ujarnya, Kamis, 12 November 2026.
Sorotan pada Tunjangan Perumahan dan Transportasi
Salah satu yang disorot penyidik adalah tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD periode 2019–2024. Dasar hukumnya merujuk pada Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 dan SK Bupati Nomor 560/SET.DPRD/2023.
Masyarakat mempertanyakan apakah besaran tunjangan itu didasarkan pada survei harga pasar, kondisi ekonomi, dan harga sewa rumah di Merangin.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Rp5,77 juta per orang per bulan pada 2022. Total kelebihan bayar pada tahun itu mencapai sekitar Rp2,2 miliar.
Desakan Usut dari Hulu
Pengamat hukum Jambi, AZ, meminta pengusutan tidak berhenti pada siapa yang mencairkan atau menerima dana. Menurut dia, akar masalah ada pada tahap penyusunan anggaran.
“Harus dibuka: siapa yang menyusun kajian teknisnya, bagaimana standar harga ditetapkan, dan apakah fungsi pengawasan berjalan,” kata AZ.
Dampak ke Anggaran Publik
Dana Rp19,55 miliar yang diduga diselewengkan dinilai signifikan bagi Merangin. Jumlah itu setara dengan biaya perbaikan ruas jalan rusak, pembangunan jembatan, hingga pengadaan fasilitas sekolah dan puskesmas.
Kasus ini mencuat di tengah keluhan warga soal keterbatasan anggaran daerah. “Masyarakat diminta mengerti defisit anggaran, tapi di sisi lain ada potensi kerugian puluhan miliar,” ujar seorang warga Bangko yang enggan disebut namanya.
Momentum Pembenahan
Kejati Jambi menyatakan akan mengusut perkara secara profesional dan transparan. Pemerintah Kabupaten Merangin diminta mengevaluasi mekanisme penetapan standar harga dan kajian kebutuhan anggaran.
DPRD juga didesak memperkuat fungsi pengawasan. “APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan,” tegas AZ.
Hingga berita ini ditulis, Kejati Jambi belum merinci identitas enam tersangka. Penyidikan masih berjalan.
Reporter: Rudianto
