MERANGIN, Buktipetunjuk.id –
Polemik pengadaan dua unit motor grader di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin memasuki babak baru. Setelah sebelumnya ramai soal perubahan spesifikasi dan sumber anggaran, kini beredar kabar bahwa pembayaran dua alat berat itu telah dilakukan.
Informasi tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan: dari pos anggaran mana pencairan dilakukan, bagaimana mekanismenya, dan siapa penanggung jawab di tiap tahapan pengadaan?
PPTK Baru Akui Teken Berkas Pencairan
Via Charistallin, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang baru, mengaku tidak mengetahui utuh persoalan sebelum dirinya menggantikan Hermanto. Namun, ia membenarkan telah menandatangani berkas pencairan pembayaran pengadaan motor grader.
Hermanto sendiri telah mundur dari jabatan PPTK dan kini dipindah ke Dinas Pemadam Kebakaran. Pergantian ini turut menjadi sorotan publik.
Sejumlah hal kini dipertanyakan:
1️⃣Dasar hukum pergantian PPTK di tengah proses pengadaan
2️⃣Status dan tanggung jawab PPTK sebelumnya
3️⃣Dasar hukum pencairan pembayaran
4️⃣Pos anggaran yang dipakai
5️⃣Kesesuaian pembayaran dengan dokumen kontrak dan perencanaan
6️⃣Mekanisme pemeriksaan sebelum pencairan
7️⃣Pihak yang bertanggung jawab di setiap tahapan
LCKI, GIBM, dan Mahasiswa Ancam Geruduk PUPR
Persoalan ini tak berhenti di pemberitaan. Ormas LCKI, GIBM, dan sejumlah elemen mahasiswa menyiapkan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas PUPR Merangin.
Doni, Wakil Ketua GIBM Provinsi Jambi yang juga mahasiswa Universitas Jambi, menyatakan surat pemberitahuan aksi sudah disiapkan.
“Dalam waktu dekat kami akan geruduk Kantor Dinas PUPR Merangin bersama rekan mahasiswa, LCKI Merangin, dan GIBM. Suratnya tinggal kami antar ke Polres Merangin,” kata Doni, Selasa, 11 November 2026.
Ia menyebut aksi dilakukan untuk menuntut transparansi. Massa juga berencana melakukan penyegelan sementara. “Pokoknya aksi kami tertib dan beda,” ujarnya.
Aktivis: Saatnya Publik Bersuara
Aktivis Merangin, Bang BY, menyambut rencana aksi tersebut. Menurutnya, keterbukaan soal anggaran daerah harus diketahui publik.
“Sudah saatnya kita bersuara dan mengungkapkan apa yang tidak benar,” kata dia.
Ketua LCKI Kabupaten Merangin, H. Ampera, menyatakan kesiapan turun ke jalan. “Betul, kami sudah siap bersama anggota LCKI lainnya,” tegasnya.
PUPR Merangin Ditunggu Klarifikasinya
Bola kini ada di Dinas PUPR Merangin. Jika pembayaran memang sudah dilakukan, publik berhak tahu dasar hukum, sumber anggaran, dokumen pendukung, dan mekanisme pertanggungjawabannya.
Di sisi lain, seluruh pihak yang disebut berhak memberikan klarifikasi berdasarkan dokumen dan fakta.
Aksi gabungan mahasiswa, LCKI, dan GIBM diperkirakan akan menyita perhatian publik Merangin. Apakah Dinas PUPR akan buka suara sebelum aksi digelar? Atau massa benar-benar mendatangi kantor untuk meminta jawaban?
Satu hal yang pasti: menyangkut uang rakyat, transparansi bukan sekadar tuntutan, melainkan kewajiban pertanggungjawaban publik.
Reporter: Rudianto
