CIAMIS, Buktipetunjuk.id –
Pelaksanaan bantuan Irigasi Perpompaan (IRPON) Kementerian Pertanian TA 2026 di Desa Sukaraja, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat memicu pertanyaan. Dua hal disorot: papan informasi proyek tak terpasang dan realisasi kedalaman pengeboran yang lebih dangkal 20 meter dari target.
Bantuan IRPON senilai APBN 2026 itu diterima Kelompok Tani Mukti Sukaraja, diketuai Adi Sucipto. Di lapangan, pekerja menyebut pengeboran dihentikan di kedalaman “40 meter lebih” karena air sudah keluar. Padahal, perencanaan awal menargetkan 60 meter.
“Air sudah lancar di 40 meter, jadi dihentikan,” kata Hendrik, Ketua Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Desa Sukaraja, saat ditemui di kantor desa, Rabu (11/11/2026).
Hendrik mengklaim papan informasi “sudah diberikan” dan pekerjaan telah berjalan tiga hari. Namun, pantauan di lokasi pada hari yang sama, papan proyek maupun papan informasi kegiatan tak terlihat. Padahal, papan informasi wajib dipasang sebagai bentuk keterbukaan: memuat identitas kegiatan, sumber dana, nilai bantuan, pelaksana, dan spesifikasi teknis.
Warga yang enggan disebut namanya membenarkan Adi Sucipto sebagai ketua kelompok tani penerima. Saat ditanya penanggung jawab proyek, ia justru mengarahkan awak media ke Hendrik di kantor desa.
“Kalau ada apa-apa, temui saja Pak Hendrik di desa. Saya tidak tahu Hendrik sebagai apa di desa,” ujarnya.
Dipertanyakan: Prosedur dan Anggaran
Keluarnya air di 40 meter tak serta-merta menjawab kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis. Belum jelas apakah perubahan kedalaman itu berdasar kajian hidrogeologi, sudah disetujui tim teknis, dan bagaimana dampaknya ke volume pekerjaan serta serapan anggaran.
Dalam juknis IRPON, kelompok tani dan UPKK wajib transparan soal Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) dan RAB. Publik berhak tahu mekanisme penggunaan anggaran dan kesesuaian realisasi.
Buktipetunjuk.id berupaya meminta keterangan Adi Sucipto dan Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis terkait tiga hal: dasar teknis penghentian bor di 40 meter, pertanggungjawaban anggaran akibat berkurangnya volume kerja, dan waktu pemasangan papan informasi.
Hingga berita ini naik, Adi Sucipto belum dapat dikonfirmasi. Dinas Pertanian Ciamis juga belum memberi tanggapan.
Buktipetunjuk.id memberi ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Reporter : AS
