MERANGIN, Buktipetunjuk.id –
Ke mana arah prioritas anggaran Kabupaten Merangin? Pertanyaan itu mengemuka setelah publik menyoroti sejumlah pos belanja dalam Rencana Kerja Anggaran APBD Perubahan 2026. Nilainya tak kecil: ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk pengadaan fasilitas kantor.
Padahal, keluhan warga soal jalan rusak, jembatan rapuh, sekolah tak layak, hingga layanan puskesmas masih bergema. Di tengah desakan pembenahan infrastruktur dasar, rencana belanja itu memantik tanya: sudahkah tepat sasaran?
Bukan berarti pemerintah dilarang melengkapi sarana kantor. Tapi publik berhak tahu urgensinya, dasar perhitungannya, dan alasan mengapa belanja itu lebih prioritas dibanding kebutuhan dasar warga.
Deretan Anggaran yang Jadi Sorotan
Dokumen RKA mencatat sejumlah item yang kini ramai dibicarakan:
• 37 unit handy talky senilai Rp229,4 juta
• Genset dan perangkat pendukung Rp715 juta
• Videotron Rp1,602 miliar
• Pengadaan AC naik menjadi Rp576,59 juta
• Laptop, tablet, dan komputer Rp300 juta
• Dua unit mesin roasting kopi Rp60 juta
• Teater mini di perpustakaan Rp797,8 juta
Angka-angka itu memang perlu dibaca utuh: berikut dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, hingga mekanisme pengadaan. Namun pertanyaan publik tetap sama: apakah belanja ini yang paling mendesak bagi warga Merangin hari ini?
Mesin Kopi Rp60 Juta: Untuk Siapa?
Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah anggaran Rp60 juta untuk dua mesin roasting kopi.
Jika tujuannya mendorong potensi kopi lokal, pemerintah perlu membuka data: siapa penerima manfaatnya, bagaimana skema pemanfaatannya, dan apa target ekonomi yang hendak dicapai.
Sebab problem petani kopi bukan sekadar absennya mesin. Mereka butuh jalan mulus agar panen sampai ke pasar, harga yang layak, pendampingan, dan rantai distribusi yang adil.
GIBM: “Rakyat Butuh Jalan, Bukan Layar”
Wakil Ketua DPD GIBM Provinsi Jambi, Doni, menegaskan APBD seharusnya menjawab kebutuhan riil warga.
“Perbaiki jalan masyarakat supaya hasil panen bisa sampai ke pasar,” ujarnya.
Menurut Doni, yang ditunggu warga Merangin adalah:
✅Jalan desa yang layak dilalui
✅Sekolah yang aman untuk anak-anak
✅Puskesmas dengan layanan siap
✅Jembatan yang tak lagi mengkhawatirkan
✅Infrastruktur penopang ekonomi harian
Warga tidak menunggu layar besar menyala di halaman kantor. Warga menunggu akses hidup yang lebih layak,” kata Doni.
Tuntutan Transparansi
Sorotan ini bukan vonis bahwa semua pengadaan keliru. Pemda tentu punya kebutuhan operasional. Tapi ketika yang dibelanjakan adalah uang rakyat, transparansi tak bisa ditawar.
Publik kini menunggu penjelasan Pemerintah Kabupaten Merangin di bawah Bupati H. M. Syukur dan Wakil Bupati A. Khafid Moein atas beberapa hal:
1. Apa dasar kebutuhan tiap barang?
2. Apakah barang lama memang tak layak pakai?
3. Bagaimana perhitungan harga dan spesifikasinya?
4. Siapa penerima manfaat langsung?
5. Apakah skala prioritas pembangunan daerah sudah tepat?
APBD: Bukan Sekadar Angka
APBD bukan deretan angka mati. Di balik tiap rupiah ada pajak dan kontribusi warga yang berharap pembangunan nyata.
Jalan bagus berarti panen mudah ke pasar. Jembatan aman berarti anak selamat ke sekolah. Puskesmas memadai berarti warga tertolong saat sakit.
Keberhasilan pemerintah tak diukur dari lengkapnya fasilitas kantor, tapi dari tuntasnya persoalan warga.
Jangan sampai kantor makin megah, sementara jalan ke desa makin susah.
Kini bola ada di Pemkab Merangin. Publik menunggu satu hal: penjelasan terbuka dan transparan.
Sebab ini uang rakyat. Dan setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Reporter : Rudianto
