MERANGIN, Buktipetunjuk.id –
Di tengah gencarnya kampanye efisiensi anggaran, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin justru mengajukan pengadaan 37 unit Handy Talky (HT) senilai Rp229,4 juta dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan 2026. Padahal, pos anggaran itu sebelumnya tercatat nihil.
Dari Nol Jadi Rp229 Juta, Ada Apa?
Dokumen RKA yang diperoleh Bukti Petunjuk.Id mencatat, perangkat komunikasi berbasis POC 4G/LTE itu dianggarkan Rp6,2 juta per unit.
Sejumlah Pertanyaan Muncul:
• Urgensi: Mengapa pengadaan baru muncul di tengah tahun anggaran?
• Kondisi eksisting: Apakah HT yang ada saat ini sudah tak layak pakai?
• Harga: Apakah sudah dilakukan survei pasar untuk harga Rp6,2 juta per unit?
• Prioritas: Apakah ini kebutuhan mendesak atau sekadar penyerapan anggaran?
Bukan Satu-satunya: Belanja Barang Naik Rp1,97 Miliar
Pengadaan HT hanya bagian kecil dari lonjakan anggaran. Pada subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya di Bagian Umum Setda, anggaran melonjak dari Rp520,5 juta menjadi Rp2,492 miliar. Artinya, ada kenaikan bersih Rp1,97 miliar.
Kenaikan ini terjadi ketika Pemkab Merangin berulang kali menyerukan penghematan kepada masyarakat dan OPD.
Mahasiswa Hukum: “Kami Tidak Tidur”
Kebijakan itu menuai kritik. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Merangin menegaskan, pemerintah terlalu boros untuk belanja yang belum dibutuhkan publik.
“Kepada Bapak Bupati Merangin, kami ingatkan: kami mahasiswa tidak tidur. Kami akan terus bersuara terkait masalah yang ada di Merangin ini,” ujarnya, Jumat, 30 Oktober 2026.
Uang Rakyat Harus Jelas Peruntukannya
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bagian Umum Setda Merangin terkait dasar pengadaan tersebut.
Secara hukum, pengadaan ini belum bisa disebut pelanggaran. Namun publik berhak mempertanyakan transparansi: untuk apa, siapa yang diuntungkan, dan apa manfaatnya bagi warga?
Efisiensi bukan sekadar jargon. Efisiensi berarti mendahulukan kebutuhan rakyat, jalan mulus, sekolah layak, layanan kesehatan terjangkau, di atas kebutuhan birokrasi.
Reporter: Rudianto
