Sisa BTT Rp5,2 Miliar, Warga Pertanyakan Kesiapan Hadapi Bencana
MERANGIN, Buktipetunjuk.id –
Memasuki musim hujan, Pemerintah Kabupaten Merangin justru memangkas hampir separuh anggaran Belanja Tidak Terduga atau BTT dalam APBD Perubahan 2026. Dari alokasi awal Rp10 miliar, dana darurat kini tersisa Rp5,237 miliar.
Pemangkasan sebesar Rp4,762 miliar itu tercatat dalam dokumen APBD-P 2026. Artinya, anggaran yang disiapkan untuk penanganan bencana mendadak turun 47,62 persen.
Kondisi ini memicu kekhawatiran warga. Sebab, ancaman banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur publik meningkat seiring curah hujan tinggi yang melanda wilayah Merangin dalam sepekan terakhir.
Plafon IGD RSUD Ambruk, Bupati Sebut Perlu Dana Darurat
Kekhawatiran publik menguat setelah plafon Instalasi Gawat Darurat RSUD Kolonel Abunjani Bangko ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang. Pelayanan IGD sempat ditutup sementara.
Saat meninjau lokasi pada pekan lalu, Bupati Merangin M. Syukur menyatakan perbaikan harus segera dilakukan menggunakan dana tanggap darurat.
Namun, dengan sisa BTT yang kini hanya Rp5,2 miliar, muncul pertanyaan: apakah dana tersebut mencukupi jika bencana susulan terjadi?
BTT Disebut Sudah Dipakai PUPR untuk Proyek Swakelola
Persoalan lain muncul setelah beredar informasi bahwa Dinas PUPR Merangin telah menggunakan sebagian dana BTT untuk membiayai pekerjaan melalui mekanisme swakelola.
Penggunaan dana BTT untuk swakelola tidak dilarang. Tapi, menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, BTT diperuntukkan bagi kebutuhan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Sejumlah warga mempertanyakan tiga hal:
✅ Rincian pekerjaan yang dibiayai dari BTT.
✅ Status kedaruratan pekerjaan tersebut.
✅ Saldo riil BTT yang masih tersedia saat ini.
Ormas GIBM: Publik Berhak Tahu
Wakil Ketua Ormas GIBM, Doni, menilai pemerintah daerah perlu membuka data penggunaan BTT.
“Dana itu disiapkan untuk kebutuhan mendadak warga. Kalau sudah terpakai, publik berhak tahu untuk apa dan berapa sisanya,” kata Doni, Selasa 17 November 2026.
Menurut dia, transparansi penting karena bencana tidak menunggu proses anggaran. “Banjir dan longsor bisa datang kapan saja,” ujarnya.
Pemkab Merangin Belum Rinci Dasar Pemangkasan
Hingga berita ini disusun, Pemerintah Kabupaten Merangin belum merilis penjelasan resmi soal empat hal yang dipertanyakan publik:
1️⃣ Dasar pemangkasan BTT sebesar Rp4,76 miliar.
2️⃣ Alokasi pengalihan anggaran tersebut.
3️⃣ Daftar pekerjaan swakelola yang menggunakan BTT. 4. Saldo BTT terkini untuk penanganan bencana musim hujan.
Upaya konfirmasi kepada Bupati M. Syukur, Sekda Zulhifni, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta Dinas PUPR Merangin masih dilakukan.
BTT merupakan instrumen fiskal terakhir untuk penanganan darurat, rehabilitasi, hingga bantuan sosial korban bencana. Dalam beberapa tahun terakhir, Merangin termasuk daerah rawan banjir dan longsor saat musim hujan.
Reporter: Rudianto









