Laporan istri sah pengusaha H soal dugaan nikah siri masuk ke BK. Toni Irwan Jaya ditantang bersikap independen.
MERANGIN, Buktipetunjuk.id –
Badan Kehormatan (BK) DPRD Merangin kini disorot. Laporan seorang perempuan istri sah pengusaha berinisial H masuk ke BK. Ia melaporkan dugaan persoalan rumah tangga, termasuk isu pernikahan siri yang melibatkan suaminya dengan anggota DPRD Merangin berinisial W.
BK belum menyatakan laporan itu terbukti. Semua pihak berhak atas klarifikasi dan pemeriksaan yang adil. Namun publik menunggu: beranikah BK menuntaskan kasus ini?
Ketua BK DPRD Merangin, Toni Irwan Jaya, S.H., menjadi sorotan. Lembaga ini dituntut independen saat memeriksa dugaan pelanggaran etik, apalagi jika terlapor memiliki jaringan politik.
Pengamat hukum dan politik Jambi, AZ, menyebut etik anggota dewan bukan urusan privat jika sudah menyangkut martabat lembaga.
“Ujian BK bukan menghukum yang lemah. Ujian sesungguhnya adalah memeriksa yang punya pengaruh,” kata AZ, Selasa, 17 November.
Menurut AZ, keberanian BK diukur dari proses: memanggil semua pihak, memverifikasi bukti, memeriksa secara jujur, lalu memutuskan sesuai kode etik. “Jika tidak terbukti, nyatakan tidak terbukti. Jika terbukti, jatuhkan sanksi. Jangan biarkan laporan mati karena yang dilaporkan kolega,” ujarnya.
Potensi konflik kepentingan tak terelakkan. Anggota BK berasal dari lingkungan DPRD yang sama. Karena itu, kata AZ, BK wajib menyingkirkan kepentingan fraksi dan pertemanan saat memeriksa laporan.
Toni Irwan Jaya kini menghadapi empat pertanyaan publik:
1️⃣ Apakah laporan diproses serius dan objektif?
2️⃣ Apakah semua pihak dipanggil untuk dimintai keterangan?
3️⃣ Apakah bukti diperiksa menyeluruh?
4️⃣ Apakah keputusan akhir berdasar aturan, bukan pertemanan politik?
Hingga berita ini ditulis, BK DPRD Merangin belum mengumumkan jadwal pemanggilan para pihak. Toni Irwan Jaya belum memberi keterangan resmi saat dihubungi.
“Kehormatan DPRD tidak hancur karena ada laporan. Ia tercoreng jika laporan dikubur atau diselesaikan tidak jujur,” kata AZ.
DPRD dipilih rakyat. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran etik tak boleh dianggap remeh. Jika tak terbukti, terlapor berhak atas pemulihan nama baik. Jika terbukti, BK harus menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.
Yang dipertaruhkan bukan hanya nama perorangan, tapi kepercayaan publik pada DPRD Merangin.
Reporter: Rudianto.









