Harga beras melambung masyarakat dan pedagang menjerit, BPK harus audit program food estate.

- Penulis Berita

Jumat, 15 September 2023 - 15:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,Buktipetunjuk.id Menipisnya cadangan beras pemerintah dan naiknya harga beras membuat pedagang dan masyarakat, khususnya menengah ke bawah menjerit. Hal ini menimbulkan pertanyaan terhadap hasil dari program pemerintah dalam membuat food estate atau lumbung pangan baru.

Akademisi Dr. Suriyanto PD, SH, MH, M.Kn menilai, semestinya food estate bisa digunakan untuk menjaga cadangan beras tetap optimal dan mencegah adanya fluktuasi harga. Namun pada kenyataannya, program food estate tidak mampu mengantisipasi ketahanan pangan nasional.

“Situasi saat ini membuat kita jadi bertanya, produksi beras dari food estate itu bagaimana? Harga beras ikut melambung, pedagang beras tak mampu berbuat apa-apa. Dampaknya, masyarakat pun ikut menjerit karena mahalnya harga beras,” kata Suriyanto, melalui keterangan di Jakarta, Jumat 15 September 2023.

Suriyato mengatakan, kenaikan harga beras sangat berkaitan erat dengan program food estate yang salah satunya memperkuat dan menjaga ketahanan pangan dan juga masuk pada Program Strategis Nasional, pada tahun 2020 sampai tahun 2024.

“Kenaikan harga beras saat ini berkaitan pada program food etate yang gagal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber ketahan pangan, naiknya harga beras saat ini hendaknya dapat jadi pemicu untuk pemeriksaan program food estate yang menelan dana negara triliunan rupiah.

Baca Juga:  Ketum GP: Mengajak Relawan Partai Politik Berkompetisi Bersaing Secara Sehat Dalam Pemilu 2024 Mendatang.

Pemerintah dan penegak hukum tidak boleh diam, ini kepentingan rakyat, rakyat adalah tuan dari para pemimpin. Naiknya harga beras program gagal food estate harus di periksa,” ujar Suriyanto.

Suriyanto menyebut, kegagalan program food estate selain tidak didasari pada kajian yang tepat, juga adanya ketidaksesuaian tanah yang dijadikan tempat food estate, persoalan infrastruktur, budidaya dan teknologi serta sosial ekonomi. Terkait kendala soal masalah sosial, kata Suriyanto menambahkan, yakni terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) di dalam pengembangan food estate. Hal ini tidak dicermai secara detail oleh pemeritnah.

Kalau sumber daya menusia, lahan dibuka tapi enggak ada petani yang mau menggarap di sana bagaimana? Akhirya terbengkalai, sementara dana yang sudah digelontorkan triliunan menguap begitu saja. Untuk itu, sangat tepat kiranya BPK turun tangan untuk mengaudit program food estate tersebut,” terang Suriyanto.

(Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel buktipetunjuk.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Fandi ABK Asal Medan Kasus Dugaan Penyelundupan 2 Ton Sabu Dituntut Hukuman Mati
Walikota Metro Serahkan Bantuan 7 Unit Bentor dan 22 Kotak Sampah Organik
Dekan Fakultas Hukum UM Metro Dapat Dua Penghargaan Internasional Bidang Hukum Malaysia dan Indonesia Educational Eadership Award 2026
Ketum JMSI Kembali Mendesak Pihak Kepolisian Agar Menangkap Pelaku Penembakan Rahimandani
‎Tiba di Serang Banten, Pengda JMSI Lampung Langsung Ikuti Rakornas
PWI Lampung Ikut Rakernas, Bahas Penyempurnaan PD/PRT Bersama PWI se-Indonesia
Ketua DK PWI Pusat Nyatakan, PWI Kabupaten Lamtim Tidak Berhak Memecat Anggota
Kuasa Hukum : Pasal Pelapor Walikota Metro Tidak Relevan Dengan Alat Bukti, Mengarah Pada Tindak Pidana Terhadap Pejabat dan Laporan Palsu
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 Februari 2026 - 20:16 WIB

Fandi ABK Asal Medan Kasus Dugaan Penyelundupan 2 Ton Sabu Dituntut Hukuman Mati

Jumat, 20 Februari 2026 - 20:15 WIB

Walikota Metro Serahkan Bantuan 7 Unit Bentor dan 22 Kotak Sampah Organik

Sabtu, 14 Februari 2026 - 15:05 WIB

Dekan Fakultas Hukum UM Metro Dapat Dua Penghargaan Internasional Bidang Hukum Malaysia dan Indonesia Educational Eadership Award 2026

Kamis, 12 Februari 2026 - 16:53 WIB

Ketum JMSI Kembali Mendesak Pihak Kepolisian Agar Menangkap Pelaku Penembakan Rahimandani

Minggu, 8 Februari 2026 - 07:45 WIB

‎Tiba di Serang Banten, Pengda JMSI Lampung Langsung Ikuti Rakornas

Berita Terbaru

Berita

Wali Kota Metro Roling dan Lantik 17 Pejabat Eselon ll

Senin, 23 Feb 2026 - 23:32 WIB