Sebut Tuduhan Tak Berdasar, Siap Tempuh Jalur Hukum
MANADO, Bujtipetunjuk.id —
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Suryadi membantah keras tuduhan adanya permintaan dana operasional oleh penyidik dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Manado. Klarifikasi ini disampaikan menanggapi pemberitaan media Jakarta yang mengutip pernyataan kuasa hukum pelapor, John Hamenda.
“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Kami juga tidak diberi ruang hak jawab untuk meluruskan sebelum pemberitaan itu beredar luas,” kata Suryadi dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa, 17 November 2026.
Menurut Suryadi, perkara sengketa tanah yang dilaporkan John Hamenda telah bergulir sejak 2016. Kasus itu semula ditangani Polresta Manado sebelum dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Sulut. Selama proses berjalan, kedua belah pihak telah menempuh sejumlah upaya hukum perdata dan dua kali praperadilan.
Suryadi menjelaskan, penghentian perkara dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara. Keputusan itu merujuk pada putusan praperadilan 1 September 2025 serta rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri tertanggal 9 September 2025. Salah satu pihak, kata dia, memang sempat meminta gelar perkara khusus ke Bareskrim. “Penyidik menindaklanjuti dengan menghentikan perkara karena dinilai tidak cukup bukti,” ujarnya.
Ia menyayangkan tuduhan yang dilayangkan tanpa bukti konkret. Suryadi menyarankan pelapor menempuh jalur hukum yang sah jika memiliki novum.
“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti baru dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, bukan menuduh penyidik tanpa dasar,” katanya.
Suryadi menegaskan akan mengambil langkah hukum jika tuduhan tersebut terus disebarkan. “Kami akan membuat laporan pidana atas tuduhan dan pemberitaan yang tidak benar,” ucapnya.
Terpisah, Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo menyatakan Polda Sulut terbuka terhadap kritik. Namun, ia menegaskan ada batas antara kritik dan tuduhan.
“Polda Sulut pada prinsipnya tidak anti-kritik yang membangun. Tapi kalau sudah bersifat menuduh tanpa bukti sah, kami persilakan Dirreskrimum mengambil langkah hukum,” kata Endrastiawan.
Reporter : Britmi S Tampi









