MERANGIN, Buktipetunjuk.id –
Pemerintah Kabupaten Merangin mengimbau masyarakat segera memanfaatkan program pembebasan dan pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB Tahun 2026 Tahap II. Program ini berlaku mulai 5 Oktober hingga 29 Desember 2026.
Imbauan tersebut tertuang dalam surat Bupati Merangin Nomor 973/911/BPPRD/2026 tertanggal 12 November 2026.
Surat ditujukan kepada seluruh kepala OPD, camat, lurah se-Kabupaten Merangin, serta aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Merangin.
Bupati Merangin H. M. Syukur, S.H., M.H. menyebut program ini menindaklanjuti Surat Gubernur Jambi Nomor S-2491/BAPENDA-2.1/X/2026. Kebijakan mencakup pembebasan dan/atau pengurangan pokok PKB yang terutang sekaligus pembebasan sanksi administratif.
“Wajib pajak kendaraan diharapkan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini sebelum masa program berakhir,” kata Syukur dalam surat tersebut, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Syukur, langkah ini bertujuan mendorong kepatuhan perpajakan masyarakat sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dana dari pajak akan digunakan untuk pembiayaan program prioritas pembangunan di Merangin.
Selain menyasar wajib pajak, Pemkab juga meminta perangkat daerah hingga pemerintah desa turut menyosialisasikan program ini. OPD, camat, lurah, dan kepala desa diminta menyebarkan informasi di wilayah kerja masing-masing.
Dengan begitu, informasi keringanan PKB diharapkan menjangkau lebih banyak pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan.
Pemkab menegaskan batas akhir program pada 29 Desember 2026. Masyarakat yang masih memiliki kewajiban PKB diimbau segera mengurus sebelum tenggat waktu terlewat.
Reporter: Rudianto
