Jakarta,Buktipetunjuk.id –
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, efisensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ini menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan langkah strategis pelaksanaan program ke depan.
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan berbagai alternatif pendanaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini.
Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” kata Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Selain dukungan hibah, perusahaan yang beroperasi di wilayah terpencil juga didorong untuk menyalurkan program Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu penyediaan fasilitas dapur MBG.
“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. kalau dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN,” ujar Nanik.
Menurutnya, pendekatan pelaksanaan MBG di wilayah 3T tidak dapat disamakan dengan daerah perkotaan. Pasalnya, jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah terpencil tergolong terbatas sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.
Karena itu, BGN akan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang sudah tersedia dan masih layak digunakan, termasuk kantin sekolah maupun dapur umum yang telah beroperasi.
“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu,” ujar Nanik.
“Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru,” jelasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi setelah anggaran program MBG dipangkas menjadi Rp 268 triliun. Meski demikian, BGN memastikan pengurangan anggaran tidak akan mengurangi target penerima manfaat program.
Dalam menjalankan efisiensi, BGN menyiapkan empat langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, serta memperluas implementasi MBG di wilayah 3T melalui skema yang tidak membebani APBN.
“Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur. Menurutnya, tata kelola yang baik harus dibangun melalui sistem yang kuat sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.
Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi kepada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai kelompok strategis dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.(**)
