OKU Raya,Buktipetunjuk.id –
Ratusan pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Perkebunan dan Kehutanan (FSP PP–SPSI) Provinsi Sumatera Selatan menggelar aksi penyampaian aspirasi dan press release terkait kasus ketenagakerjaan di PT Perkebunan Mitra Ogan (PTP Mitra Ogan), anak perusahaan BUMN di bawah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero, Senin (15/12/2025).
Aksi yang berlangsung tertib ini dipusatkan di Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan (Disnaker) OKU Raya, Kota Baturaja, dengan diikuti sekitar 100 peserta. Massa menyuarakan tuntutan agar pemerintah dan manajemen perusahaan segera menyelesaikan dugaan pelanggaran normatif ketenagakerjaan yang dialami para pekerja PTP Mitra Ogan.
Ketua FSP PP–SPSI Sumsel, Cecep Wahyudin, SP, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan sekaligus desakan agar hak-hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kami meminta pengawas ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Selatan segera mengeluarkan Nota Pemeriksaan II atas dugaan pelanggaran normatif yang dilakukan PTP Mitra Ogan,” ujarnya.
Selain itu, massa juga mendesak PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero, PT Perkebunan Nusantara III (Holding), serta BPI Danantara Indonesia untuk mengambil langkah tegas dan memastikan pemenuhan hak normatif pekerja, termasuk kejelasan status dan perlindungan ketenagakerjaan.
Koordinator aksi, Heriyadi menyampaikan bahwa pekerja berharap adanya keterlibatan aktif pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan.
“Kami ingin masalah ini tidak berlarut-larut. Kehadiran pemerintah sangat kami harapkan demi kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja,” tegasnya.
Dalam pemberitahuan aksi, serikat pekerja juga mengundang berbagai pihak terkait, di antaranya Bupati OKU, Ketua DPRD OKU, Kapolres OKU, Dandim 0403 OKU, serta manajemen PTP Mitra Ogan. Aksi berlangsung aman dan kondusif, dengan pengamanan dari aparat setempat.
Melalui aksi damai ini, serikat pekerja menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, adil, dan berkeadilan di lingkungan BUMN dan anak perusahaannya.(Tim)
