Pesisir Barat,Buktipetunjuk.id –
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahap 2 Tahun Anggaran 2026 yang digulirkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diduga menjadi bancakan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sejumlah kepala sekolah mengaku wajib menyetor 15 persen dari nilai pagu ke Dinas Pendidikan setempat.
Dugaan Setoran via Disdik dan K3S
Berdasarkan penelusuran Buktipetunjuk.id, Sabtu, 29 Agustus 2026, program APBN untuk PAUD, TK, SD, hingga SLTP itu tak lepas dari praktik setoran. Beberapa kepala sekolah penerima program tak menampik adanya pungutan tersebut.
“Ia bang, kami ikut aturan main. Bahkan kami sudah setor 15 persen ke Dinas Pendidikan, sekitar gitulah,” kata seorang kepala sekolah.
Kepala sekolah lain menyebut setoran tak harus langsung ke Disdik. “Lewat K3S kecamatan pun bisa,” ujarnya, menguatkan dugaan pungutan itu terorganisir.
Langgar Arahan Kementerian dan Kejagung
Praktik ini diduga mengangkangi pesan tegas Kementerian Disdakmen dan Kejaksaan Agung saat bimbingan teknis di Jakarta beberapa waktu lalu: “Dilarang memberi setoran/pungutan kepada siapa pun dan dengan dalih apa pun.”
Program revitalisasi sejatinya bertujuan meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan melalui perbaikan sarana-prasarana. Namun di Pesisir Barat, program itu ditengarai justru jadi ajang korupsi.
Kabid Sapras: “Di Luar Bidang Saya”
Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdik Pesisir Barat, Agung Aristama, SE, ME, berkilah. “Saya hanya ngurus masalah teknis pengajuan pembangunannya aja, mulai dari pengajuan, verifikasi dan pengawasan pelaksanaan. Terkait setoran, di luar kajian saya,” katanya.
Agung merinci, penerima program revitalisasi tahap 2 di Pesisir Barat meliputi 10 PAUD, 10 TK, 33 SD, dan 10 SLTP.
Desakan Usut Tuntas
Dugaan pemalakan 15 persen ini memunculkan indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan permufakatan jahat untuk mencuri uang rakyat. Peristiwa ini dinilai bukan tindak pidana biasa dan harus diusut tuntas aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Barat. Pertanyaan publik kini mengarah ke satu hal: “Untuk apa dan kepada siapa setoran 15 persen itu dibagikan?”
Reporter: B. Irawan









