MERANGIN, Buktipetunjuk.id –
Sebanyak 152 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu tenaga kesehatan di Kabupaten Merangin, Jambi, belum menerima penghasilan hingga Rabu, 18 November 2026. Kejelasan status pembayaran ini masih menjadi tanda tanya.
Para PPPK tersebut sebelumnya berstatus Tenaga Kerja Sukarela sebelum masuk skema PPPK Paruh Waktu. Di satu sisi mereka menuntut hak. Di sisi lain, pemerintah daerah berdalih perlu kehati-hatian agar pembayaran tidak melanggar hukum.
Pengamat politik sekaligus pengacara Jambi, AZ, meminta publik melihat persoalan ini secara utuh. Menurut dia, belum dibayarkannya gaji tak serta-merta berarti pemerintah sengaja menahan hak tenaga kesehatan.
“Pak Bupati Merangin tentu punya pertimbangan hukum yang matang. Beliau ini orangnya sangat teliti dan tidak mau asal teken pembayaran kalau kemudian hari justru menjadi masalah besar,” kata AZ, Rabu 18 November 2026.
AZ menekankan, pemerintah daerah harus memastikan pembayaran memiliki landasan hukum, mekanisme penganggaran, dan administrasi yang jelas. “Siapa pemimpin yang mau masuk penjara gara-gara membayar gaji TKS tersebut kalau dasar hukumnya belum jelas?” ujarnya.
Meski begitu, ia mengingatkan kehati-hatian tak boleh mengorbankan hak PPPK. AZ mendesak Pemkab Merangin membuka ke publik dasar hukum pembayaran 152 PPPK Paruh Waktu itu, skema penganggarannya, dan kendala yang membuat gaji belum cair.
“Jangan sampai persoalan administrasi dan regulasi membuat tenaga kesehatan yang telah bekerja justru dirugikan,” kata dia.
Menurut AZ, publik butuh kepastian, bukan saling tuding. Jika pembayaran sudah punya dasar hukum, tak ada alasan menunda. Jika belum, pemerintah wajib menjelaskan terbuka agar tak memicu kecurigaan.
“Jangan terlalu cepat memberi label Bupati Merangin zalim atau tidak peduli terhadap tenaga kesehatan hanya karena pembayaran belum dilakukan. Keputusan yang salah bisa berujung persoalan hukum bagi pejabat,” ujar AZ.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Merangin terkait kepastian waktu pembayaran 152 PPPK Paruh Waktu tenaga kesehatan tersebut.
Reporter: Rudianto









