MERANGIN,Buktipetunjuk.id –
Polemik pemberhentian Kepala Desa Sungai Kapas belum usai. Usai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi membatalkan SK pemberhentian Kepala Desa Saliman, Pemerintah Kabupaten Merangin resmi menyatakan bakal mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Putusan PTUN Jambi Nomor 7/G/2026/PTUN.JBI yang dibacakan pada Rabu, 13 Agustus 2026, mengabulkan seluruh gugatan Saliman. Majelis hakim menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Merangin No. 91/DPMD/2026 tertanggal 26 Februari 2026 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sungai Kapas, serta mewajibkan pencabutan SK tersebut.
Meski begitu, Pemkab Merangin memilih menempuh upaya hukum lanjutan. “Secara resmi kami akan ajukan banding,” kata seorang pejabat Pemkab yang enggan disebut namanya, Kamis, 14 Agustus 2026.
Langkah banding ini menuai beragam respons. ZN, mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas di Merangin, menilai upaya banding memang hak hukum yang dijamin. Namun ia mengingatkan soal risiko politik dan sosial.
“Boleh saja banding, itu hak. Tapi alangkah baiknya Pemerintah Merangin legowo saja. Jangan dipaksakan terus, takutnya kalah untuk kedua kalinya. Bukannya menang, malah jadi malu di kemudian hari,” ujarnya.
Menurut ZN, energi, biaya, dan waktu yang terkuras untuk banding lebih baik dialihkan ke urusan publik. “Menerima keputusan dengan lapang dada justru terlihat lebih terhormat dan bijaksana. Tidak semua kehendak kita harus selalu terjadi,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan seorang pengacara di Merangin yang meminta namanya tidak dipublikasikan. Ia menyarankan Pemkab tak perlu melanjutkan ke PTTUN.
“Sebaiknya terima saja keputusan PTUN itu. Masih banyak urusan rakyat yang jauh lebih penting dan mendesak. Jalani putusan pengadilan, selesaikan dengan baik, lalu buka lembaran baru untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Secara normatif, upaya banding memang mekanisme hukum yang sah bagi pihak yang belum puas atas putusan tingkat pertama. Namun sejumlah kalangan menilai, di luar aspek yuridis, ada pertimbangan kebijaksanaan, keteladanan, dan efisiensi anggaran yang perlu ditimbang kepala daerah.
Hingga kini, masyarakat Merangin menanti sikap akhir Pemkab: melanjutkan banding atau menerima putusan PTUN Jambi.
“Keadilan itu bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling siap menerima dan melaksanakan kebenaran,” kata ZN.
Reporter: Rudianto









