TASIKMALAYA,Buktipetunjuk.id –
Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 di SDN Ciomas Sukaraja, Tasikmalaya, menuai sorotan. Pekerja konstruksi di lapangan kedapatan mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meski proyek ini dibiayai APBN senilai Rp607,08 juta.
Pantauan Media Buktipetunjuk.id dan Tim pada Senin, 21 September 2026, memperlihatkan sejumlah pekerja beraktivitas tanpa alat pelindung diri (APD) lengkap. Helm proyek, rompi keselamatan, dan sepatu safety perlengkapan dasar untuk menekan risiko kecelakaan tak tampak dikenakan di lokasi yang berada di Kampung Cibariluk RT 02/03, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat.
Proyek yang dikerjakan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini ditargetkan rampung dalam 120 hari kalender. Namun, lemahnya penerapan K3 menimbulkan tanda tanya: sejauh mana pengawasan berjalan pada proyek yang menggunakan uang negara?
Kepala Sekolah: Sudah Diingatkan, APD Disiapkan untuk Dinas
Kepala SDN Ciomas Sukaraja menyatakan pihaknya rutin memberi arahan soal APD.
“Kami selalu mengawasi serta memberikan arahan kepada pekerja agar selalu memakai APD dalam bekerja,” ujarnya saat ditemui di ruang kerja.
Ia mengakui APD bahkan disiapkan khusus untuk keperluan kunjungan dinas. “Kami mempersiapkan juga APD untuk pengawasan dari dinas kalau ada yang ke sini. Tapi sampai saat ini belum ada dari pihak dinas yang datang ke sekolah ini,” katanya.
Ketua P2SP: Pekerja Tak Biasa Pakai APD
Ketua P2SP membenarkan temuan di lapangan. Beberapa pekerja memang tidak mengenakan helm, rompi, maupun sepatu keselamatan.
Alasannya klasik: tidak terbiasa. “Katanya sih nggak biasa pakai rompi maupun helm. Daripada mengganggu dalam bekerja, lebih baik tidak dipakai,” ucap Ketua P2SP di lokasi proyek.
Pengakuan ini mengonfirmasi bahwa penggunaan APD belum menjadi disiplin kerja, meski proyek menelan anggaran lebih dari Rp600 juta.
Pengawasan Jadi Sorotan
Ketiadaan APD di lapangan memunculkan pertanyaan soal efektivitas pengawasan K3. Dana pemerintah yang dikucurkan bukan hanya untuk capaian fisik, tetapi juga menjamin keselamatan pekerja selama konstruksi berlangsung.
Pihak sekolah mengklaim sudah memberi arahan. Namun fakta di lapangan berbicara lain. Apakah ini soal lemahnya kedisiplinan pekerja, longgarnya pengawasan P2SP, atau absennya inspeksi dari dinas terkait?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kunjungan dari dinas ke lokasi proyek. Media Buktipetunjuk.id dan Tim, masih membuka ruang bagi dinas terkait dan P2SP untuk menjelaskan standar K3, mekanisme pengawasan, serta penggunaan APD dalam Revitalisasi SDN Ciomas Sukaraja 2026.
Catatan Redaksi: Pemberitaan disusun berdasarkan pantauan lapangan dan keterangan pihak yang dikonfirmasi. Tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum pemeriksaan otoritas berwenang.(Bersambung)
(AS/Tim)
