TANGGAMUS,Buktipetunjuk.id –
Proyek revitalisasi PAUD Nurul Ulum di Pekon Dadimulyo, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Lampung, disorot publik. Program senilai anggaran pemerintah tahun 2026 itu dinilai mengabaikan prinsip transparansi dan keselamatan kerja.
Pantauan Tempo di lokasi, Senin, 10 Agustus 2026, menunjukkan aktivitas pembangunan gedung PAUD tengah berlangsung. Namun, di area kerja tidak ditemukan papan informasi proyek. Padahal, papan tersebut wajib memuat sumber anggaran, nilai kontrak, nama pelaksana, volume pekerjaan, dan masa pelaksanaan.
Sejumlah pekerja konstruksi juga terlihat tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap saat bekerja. Kondisi ini memicu pertanyaan soal penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di proyek pendidikan tersebut.
Papan Proyek: Bukan Sekadar Formalitas
Ketiadaan papan informasi membuat publik sulit mengakses data dasar proyek. Padahal, revitalisasi satuan pendidikan merupakan program pemerintah untuk meningkatkan kelayakan sarana belajar.
“Publik berhak tahu berapa anggarannya, dari mana dananya, apa saja item pekerjaan, siapa pelaksananya, dan siapa pengawasnya,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.
Transparansi anggaran publik dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara aspek K3 dalam konstruksi diatur UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan PP Nomor 14 Tahun 2021.
K3 Pekerja Dipertanyakan
Dari dokumentasi lapangan, beberapa pekerja tampak mengecor dan memasang bata tanpa helm, sepatu safety, maupun rompi proyek. Meski belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran, situasi itu tetap memerlukan klarifikasi dari pelaksana dan pengawas proyek.
Pekerjaan konstruksi termasuk kategori berisiko tinggi. Kelalaian K3 berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan dapat berimplikasi hukum bagi penyedia jasa.
KPK-RI Tanggamus Akan Lapor ke Dinas Pendidikan
Ketua Lembaga KPK-RI Kabupaten Tanggamus, Herwinsyah, menyatakan akan membawa persoalan ini ke Dinas Pendidikan Tanggamus.
“Atas adanya peristiwa ini, saya akan melaporkan masalah ini ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dalam waktu dekat. Sebab, persoalan seperti ini sudah sering terjadi. Kami ingin memastikan ketentuan dan prinsip keterbukaan informasi dalam pembangunan benar-benar dijalankan,” tegas Herwinsyah, Senin (10/8).
Menurut dia, pembangunan fasilitas pendidikan tak cukup hanya mengejar fisik bangunan. Prosesnya harus sesuai ketentuan, transparan, dan menjamin keselamatan pekerja.
Tunggu Klarifikasi Pengelola dan Pengawas
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pengelola PAUD Nurul Ulum, pelaksana proyek, maupun Dinas Pendidikan Tanggamus terkait nilai anggaran, pelaksana, dan pengawasan proyek.
Publik menanti penjelasan terbuka. Jika seluruh tahapan telah sesuai prosedur, dokumen pendukung dapat menjadi jawaban atas sorotan yang berkembang. Sebaliknya, bila ditemukan ketidaksesuaian, aparat berwenang diharapkan menindaklanjuti sesuai aturan.
Tempo mencatat, sorotan ini belum merupakan kesimpulan adanya pelanggaran. Diperlukan verifikasi dan audit resmi untuk memastikan fakta di lapangan.
Revitalisasi satuan pendidikan bertujuan menciptakan ruang belajar yang layak, aman, dan nyaman. Karena itu, proses pembangunannya pun dituntut akuntabel: transparan, berkualitas, sesuai ketentuan, dan tidak mengabaikan keselamatan kerja.
Pewarta: Zaini
Editor: Redaksi









