Lampung Selatan,Buktipetunjuk.id –
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Prof. Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M. meninjau langsung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis pagi, 15 Oktober 2026. Kunjungan yang dimulai pukul 07.20 WIB itu disebut sebagai wujud komitmen pemerintah pusat mengakselerasi ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, didampingi Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki, S.E., Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto.
Hadir pula Dandim 0421/Lampung Selatan Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah, S.H., M.I.P., Danramil 421-06/Natar Kapten Inf Rudi Teguh Prasetyo, Deputi PMK Setdukab Johar Arifin, Camat Natar Eko Irawan, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD Lampung Selatan, jajaran OPD, serta sekitar 50 manajer KDKMP se-Lampung Selatan dan Pesawaran.
Di hadapan para pengelola koperasi, Zulhas menegaskan status KDKMP. “Koperasi Merah Putih bukan milik presiden, bukan milik menteri. Ini murni milik desa,” ujarnya.
Ia menekankan manajemen Kopdes diatur penuh oleh manajer dan harus diawasi bersama agar mampu menggerakkan ekonomi desa sekaligus menopang ekonomi nasional. “Kopdes bukan sekadar tempat jual-beli. Ini infrastruktur negara untuk membantu perekonomian daerah,” kata dia.
Bunga Pinjaman 8 Persen, Jadi Offtaker Hasil Panen
Zulhas menyoroti skema permodalan KDKMP yang diklaim lebih ringan dibanding lembaga keuangan lain. Jika agunan pinjaman di Bank Mekar disebut mencapai 20 persen, di KDKMP hanya 8 persen. Skema itu diharapkan mendorong tumbuhnya UMKM dan petani kecil.
Selain akses modal, KDKMP juga diarahkan menjadi penyalur kebutuhan pokok bersubsidi secara bertahap, mulai dari beras, pupuk, hingga kebutuhan rumah tangga. Zulhas memastikan koperasi akan berfungsi sebagai offtaker hasil pertanian. Dengan begitu, petani tak lagi terpaksa menjual murah ke tengkulak. “Hasil panen akan dibeli dengan harga layak melalui Bulog via KDKMP,” ucapnya.
Menjawab sorotan soal lokasi sejumlah Kopdes yang dinilai tak lazim, Zulhas menjelaskan pemilihan lahan didasarkan pada kesiapan dan status bebas konflik. “Kalau tidak ada lahan warga yang disetujui, maka digunakan lahan TNI. Itu sebabnya ada yang di wilayah pegunungan,” ujarnya.
Kunjungan berlangsung sejak pukul 07.25 WIB dengan agenda peninjauan gudang KDKMP, dilanjutkan transaksi di gerai pukul 07.30 WIB. Dialog bersama Menko Pangan digelar pukul 07.55 WIB.
Pukul 08.10 WIB, Zulhas menyerahkan secara simbolis beras premium 10 kilogram program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI kepada lima warga perwakilan. Acara ditutup foto bersama. Seluruh rangkaian berakhir pukul 08.40 WIB.
Pengamanan kegiatan melibatkan Babinsa Koramil 421-06/Natar. Keterlibatan TNI disebut menunjukkan sinergitas antara TNI dan pemerintah daerah dalam menyukseskan program nasional.(Hen)
