Opini oleh: Saifuddin
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dikenal dengan julukan “Serumpun Sebalai,” terdiri dari lima kabupaten dan satu kota, dengan ibu kotanya di Pangkalpinang. Provinsi ini relatif muda, baru sekitar 24 tahun, seumur dengan Provinsi Banten dan Kepulauan Riau. Sejak terbentuk, Bangka Belitung telah memiliki empat gubernur.
Meskipun usianya muda, demokrasi dan pembangunan di Bangka Belitung tak boleh terabaikan. Sebagai bagian dari sistem politik, peralihan kepemimpinan melalui proses demokrasi adalah keniscayaan. Pada tahun 2024, Pilkada serentak akan digelar di 545 daerah, termasuk 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Khusus untuk Pilgub Bangka Belitung, isu terbesar yang diperkirakan menjadi perhatian adalah ekonomi daerah, terutama terkait tata niaga timah.
Tata niaga timah, yang menjadi sokoguru ekonomi Bangka Belitung, diperkirakan akan menjadi salah satu isu sentral dalam Pilgub 2024. Ada dua cara isu ini bisa diangkat: pertama, sebagai alat untuk menyerang lawan politik melalui kampanye negatif (political decay). Kedua, sebagai titik awal kampanye bagi kandidat yang menawarkan solusi untuk memperbaiki tata kelola timah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat sebagian besar masyarakat Bangka Belitung masih bergantung pada sektor timah, isu ini memiliki bobot politik yang signifikan. Kebijakan dan langkah strategis untuk menata kembali tata niaga timah akan menjadi pertaruhan besar bagi kandidat dalam menarik dukungan masyarakat.
Menjelang Pilgub 2024, dinamika politik Bangka Belitung sangat dipengaruhi oleh konstelasi politik di tingkat nasional. Pada Pilpres 2024, terbentuk tiga koalisi besar: Koalisi Perubahan (Nasdem, PKS, PKB), Koalisi Keberlanjutan (Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat), dan Koalisi PDIP, Hanura, serta PPP. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah koalisi di tingkat nasional ini akan diturunkan ke politik lokal?
Menurut teori politik dari David Easton dalam The Political System, koalisi dalam demokrasi transisi seperti di Indonesia tidak pernah permanen. Koalisi di Indonesia cenderung berubah mengikuti kepentingan dan kekuatan tawar masing-masing partai politik. Hal ini juga berlaku di Bangka Belitung, di mana komposisi koalisi nasional tidak selalu relevan di tingkat daerah.
Dalam konteks lokal, persaingan kemungkinan akan terjadi antara Erzaldi Rosman, mantan gubernur sekaligus Ketua DPD Gerindra Bangka Belitung, dan Hidayat Arsani, mantan wakil gubernur dari Golkar. Jika kedua tokoh ini bertarung, komposisi koalisi nasional mungkin tidak berlaku, karena keduanya memiliki kekuatan politik yang kuat di daerah.
Erzaldi Rosman, yang baru menyelesaikan masa jabatan sebagai gubernur pada 2022, masih memiliki daya tarik kuat di mata publik. Di masa pandemi Covid-19, ia berhasil meraih prestasi bersama beberapa gubernur lain, seperti Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa, dalam menangani krisis. Prestasi ini bisa menjadi modal penting bagi Erzaldi untuk kembali bertarung di Pilgub 2024.
Selain itu, kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 di Bangka Belitung memberikan dorongan tambahan bagi Erzaldi. Ditambah dengan keberhasilan istrinya, Melati Erzaldi, terpilih sebagai anggota DPR RI dari Gerindra, Erzaldi memiliki modal sosial dan politik yang cukup kuat untuk maju kembali.
Gerindra menjadi titik awal yang strategis bagi Erzaldi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Bangka Belitung melalui proses demokrasi. Selain sebagai petahana, Erzaldi juga dikenal memiliki karisma dan jaringan luas di seluruh lapisan masyarakat. Modal sosial ini menjadi aset penting dalam kontestasi politik di daerah.
Erzaldi Rosman dipandang sebagai figur yang mumpuni dan berpotensi melanjutkan pembangunan di Bangka Belitung. Dengan modal sosial, politik, serta rekam jejak prestasinya, Erzaldi dianggap sebagai sosok yang mampu membawa Bangka Belitung menuju masa depan yang lebih baik. Ini adalah panggilan dari rakyat untuk Bangka Belitung.
Penulis: Saifuddin (Direktur Eksekutif LKiS)
Penulis buku: Politik Tanpa Identitas, Obituari Demokrasi, Elegi Demokrasi, Catatan Cacat-an Demokrasi
(T-APPI)
