Metro Lampung,Buktipetunjuk.id – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUTR Kota Metro, Roby K Saputra disinyalir mengatur dan mengkoordinir langsung kegiatan proyek tahun anggaran 2023 yang bersumber dari DAK dan APBD.
Selain itu, seluruh proyek yang ada telah terkoordinir masif, terbagi pada tiga grup dengan Kode Grup Mawar, Grup Melati dan Grub BK, dengan dugaan yang diketahui ketiga grup tersebut berisikan dari para oknum oknum Legeslatif, APH dan kolega serta tim daripada pemenangan masa pileg dan pilkada.
Sejumlah rekanan di Kota Metro mulai bergerak guna mengungkap dugaan pengkoordiniran proyek dari proyek penunjukan langsung dan juga proyek lelamg tender.
Hal ini ditegaskan oleh Ketua GABPEKNAS Kota Metro, Bambang Hermanto kepada media ini bahwa, sistem grup pengkoordiniran proyek Pemerintah Kota Metro itu, sudah berjalan selama kepemimpinan Wali Kota Metro Wahdi, dan berjalan di beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas PUTR, Dinas Kesehatan dan beberapa Dinas lain yang mengelola kegiatan proyek fisik dan pengadaan barang jasa, bahkan menyasar pada proyek lelang tender.
“Desas desus pengkoordiniran proyek itu, benar dan terkondisi, bukan sebatas isu. Sejumlah rekanan juga mulai bersatu, bergerak membongkar kecurangan proyek di Kota Metro,”ungkap Bambang, sembari memberikan data dokumentasi
proyek tahun anggaran 2022 – 2023 dari dua sumber anggaran (DAK & APBD), kepada media ini. Kamis, (20/07/2023).
Masih kata Bambang, pihaknya juga akan menyodorkan data bukti adanya setoran proyek dari tahun anggaran 2022 sampai 2023, baik itu bukti foto dan rekaman suara.
“Artinya saat ini kondisi Kota Metro tidak dalam baik-baik saja, dan tidaklah ceria. Selain itu, ada banyak bukti bahwa banyak proyek yang di berikan langsung kepada pihak atau oknim yang bukan murni rekanan serta tidak ada Perusahaan. Mereka ini yang dapat proyek, harus keliling mencari pinjaman perusahaan,”tegas Bambang.
Kepala Dinas PUTR Roby K Saputra menjadi Buronan Pihak Rekanan.
Sejak bergulirnya perencanaan dan penetapan kegiatan proyek TA 2023, Kadis PUTR Roby K Saputra kerap tidak mengantor, sulit untuk di temui.
Kontak telepon di non aktifkan, bahkan dikediaman pribadinya pun saat ini telah di jaga ketat oleh pihak Kepolisian.
Kadis PUTR Roby K Saputra mendapat julukan “Nahkoda Kapal Berpukat Harimau”.
Selama kepemimpinan Roby K Saputra di Dinas PUTR, muncul ketidak nyamanan dirasakan oleh hampir semua staf dan fungsional Dinas.
Pasalnya, Kadis PUTR itu membuat kebijakan Koordinasi Satu Pintu.
Ditengah kondisi yang harusnya berjalan sesuai dengan program mensukseskan pembangunan untuk Kota Metro mengarah pada visi misi pimpinan daerah, justru berbanding jauh. kepala Dinas Roby K Saputra di ibaratkan Nahkoda Kapal berpukat Harimau.
Segala kegiatan sampai rutin belanja habis pakai/ATK, di kendalikannya dalam pengertian. Segala administrasi dinas, melulu harus menunggu persetujuan dan tanda tangan Kepala Dinas, sementara Pimpinan Dinas sendiri jarang ada di ruang kerja. Staf fungsional harus menunggu, bahkan harus keluar jauh menemui Kepala Dinas manakala ada intruksi. Sampai berita ini diterbitkan kadis DPUTR Kota Metro belum bisa di konfirmasi.(**)
(Red).
