Lampung Selatan,Buktipetunjuk.id –Etika profesi memiliki prinsip-prinsip yaitu prinsif tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya, serta terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya, prinsif keadilan dimana prinsif ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
Menurut Aminudin, S.P, untuk profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sendiri, terkait kode etik diatur mulai dari level Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana disebutkan, Pembinaan jiwa korps, kode etik, dan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, lalu Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa “ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik dan kode perilaku.
Kemudian ditambahkan oleh Pria yang akrab disapa Amiekancil ini, untuk level peraturan dibawahnya, terdapat Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini”, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang memiliki etika profesi.
Masih menurut pria pegiat Jurnalis yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Lampung dan menjabat sebagai Ketua Umum LSM Pembinaan Rakyat Lampung (LSM PRL), Perbuatan PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pergaulan hidup sehari-hari dilindungi peraturan perundang-undangan. Peraturan-peraturan tersebut merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara. Kode Etik PNS juga memiliki fungsi yang sama sebagai pedoman bagi PNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.
Oleh karena itu sebagai PNS atau ASN, sudah menjadi kewajiban untuk mematuhi peraturan dan kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsi serta dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat.
“Dari pemaparan dan aturan hukum yang harus ditaati dan dijalankan sebagai PNS yang sudah dipaparkan diatas, saya menduga Sekda Lampung Selatan sebagai PNS memiliki etika yang buruk karena membuat surat pengunduran diri Kepala Dinas dan meminta Kepala Dinas menanda tanganinya. Tentu saja sebagai Kepala Dinas tidak dapat mengelak karena Sekda merupakan atasannya yang harus dia patuhi dan tidak punya pilihan, mau tidak mau harus menanda tangani surat pengunduran diri tersebut, karena percuma saja bila tidak ditanda tangani, karena Sekda akan mencari alasan lain untuk melancarkan rencananya untuk memberhentikan kadis tersebut,” jelas Aminudin.
“Sebagai PNS yang harus menjunjung tugas dan fungsi serta kode etiknya, Sekda Lampung Selatan tidak mempertimbangkan dampak fisikologi yang bersangkutan dan keluarganya, sampak sosial yang bersangkutan dari apa yang sudah dilakukan Sekda,” Imbuhnya.
Sementara Sekda Lampung Selatan, Thamrin, S.Sos., M.M, yang diminta tanggapannya terkait surat pengunduran diri beberapa Kepala Dinas yang dibuat olehnya, kepada salah satu media patners FPII usai pelantikan sejumlah pejabat Lampung Selatan, Jum’at, (15/12/2023) enggan menjawab dengan tegas. Menurut Thamrin, pemberitaan yang beredar bisa benar bisa salah.
“Mekanismenya berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah. Terkait pemberitaan yang viral, itu semua bisa benar, bisa salah. Lebih jelasnya tanyakan saja dengan yang bersangkutan (Kadis yang diminta menanda tangani surat pengunduran diri-Red),” pungkas Thamrin sambil bergegas menuju ke kendaraan dinasnya.
Sumber : FPII Setwil Lampung.
(Robi/Red).
