JAKARTA, Buktipetunjuk.id –
Aktivis kepemudaan Putri Nabila Damayanti, SH mengecam keras dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan oknum perwira tinggi Polri. Putri menyebut tindakan itu sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional dan marwah kepresidenan.
“Penyadapan terhadap Presiden bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan. Ini menyangkut keamanan negara, informasi strategis, dan kepercayaan publik pada penegak hukum,” kata Putri kepada media Buktipetunjuk.id, di Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Putri, alumnus Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, menegaskan bahwa Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI dan Polri sesuai konstitusi. Karena itu, ia menilai dugaan penyadapan tanpa dasar hukum yang sah tidak bisa dipandang sebelah mata.
Ia mendesak aparat penegak hukum, terutama lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, mengusut kasus ini secara profesional, transparan, dan independen.
“Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Jangan ada perlakuan istimewa karena jabatan atau pangkat. Hukum harus berlaku sama,” ujarnya.
Menurut Putri, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang melekat. Ia mengingatkan agar kewenangan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas negara. “Kepercayaan masyarakat pada Polri harus dijaga lewat tindakan nyata, bukan slogan,” tegasnya.
Putri juga meminta agar penanganan kasus tidak tebang pilih. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari polemik politik yang mengaburkan substansi.
“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas,” katanya.
Dalam pernyataannya, Putri menyebut tindakan tersebut sebagai pengkhianatan dan makar. Ia bahkan meminta Presiden mencopot kepangkatan serta seluruh tanda jasa pelaku penyadapan di depan publik. “Mereka penghianat,” ujarnya.
Ia berharap peristiwa ini menjadi momentum memperkuat pengawasan internal dan profesionalisme aparat.
“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terkikis oleh ulah oknum,” pungkasnya.
Reporter: Megy
