LAMPUNG, BUKTIPETUNJUK.ID–Ramainya pemberitaan terkait dengan penyegelan tempat hiburan malam di wilayah Kota Bandar Lampung diantaranya, Tanaka, De Amor dan Radar mendapatkan perhatian khusus dari Ketua Umum (Ketum), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pembinaan Rakyat Lampung (PRL), Aminudin, SP.
Menurutnya, penyegelan yang dilakukan oleh instansi terkait membuka ruang bagi para pengunjung selama ini untuk mempertanyakan pajak yang telah diambil oleh ketiga tempat hiburan tersebut. karena, tempat hiburan yang selama ini beroperasi tidak mematuhi aturan pemerintah yang telah ditentukan, tapi pemilik perusahaan hiburan menerapkan pajak untuk para pengunjung selama beroperasi selama ini.
“Ini harus kita pertanyakan kepada pihak pemilik hiburan, seperti kita ketahui setiap pengunjung yang datang untuk membeli minuman dan makanan yang telah disajikan atau dijual oleh pemilik tempat hiburan telah menyesuaikan harga dan menarik pajak penjualan dari para pengunjung. Sementara pengusaha hiburan tidak berizin tentunya pajak yang di tarik tidak masuk ke kas Daerah. Berarti pajak yang dikenakan kepada konsumen di kantongi pemilik perusahaan hiburan.” kata Aminudin, Minggu, (13/10/2024).
Apalagi kata Aminudin, pemerintah telah mempertimbangkan Kenaikan tarif pajak di tempat karaoke, diskotek, bar, dan spa/mandi uap diprotes oleh kalangan pengusaha hiburan karena “memberatkan” bisnis mereka hingga dikhawatirkan berdampak buruk bagi sektor pariwisata.
Lanjutnya, didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah mengatur tarif pajak untuk kelima jasa hiburan tersebut sebesar 40% hingga 75%.
“Kalo peristiwa ini terus berlanjut, ini sangat merugikan bagi para pengunjung dan harus kita ambil wajib pajak yang telah kita bayar kepada pemilik tempat hiburan malam,” tegasnya.
Sumber : FPII Setwil Lampung.
