Catatan Dr. Suriyanto Pd, SH, MH, M.Kn.
Buktipetunjuk.id –Kondisi Pileg, Pilpres 2024 yang sudah semakin dekat ini dapat kita katakan sebagai kondisi darurat kecurangan, pasalnya baleho-baleho pasangan no urut dua Prabowo-Gibran, secara terstruktur terkadang di mana-mana bahkan ada yang terpasang di atas Pospol, bahkan luncuran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako untuk bantuan masyarakat dari negara pun seolah-oleh itu dijadikan bantuan untuk menarik pemilih ke salah satu wapres yang nota benenya anak Presiden Jokowi.
Dengan banyak kejadian-kejadian yang tidak wajar di Pilpres 2024 ini rasanya tidak mungkin pemilu damai dan jujur tanpa kecurangan dapat dijalankan sesuai yang di serukan KPU dan di intruksikan para pejabat penegak hukum.
Jelas dan terang dari awal perjalanan pencalonan wapres Gibran saja diduga sudah melanggar konstitusi, dan hingga hari ini masih tercatat sebagai anak sulung Presiden Jokowi. Jika kita gunakan nalar waras kita sebagai Bangsa yang beretika dan menjunjung demokrasi, secara jujur berkata mungkinkah Pilpres 2024 dapat berjalan Damai dan Jujur?
Hal ini harus kita pahami secara jernih untuk memilih calon pemimpin Bangsa Indonesia di 2024 menuju Indonesia Emas 2045, yaitu pemimpin yang dilahirkan dengan kebenaran baik secara administrasi negara dan hukum. Kejujuran adalah kualitas yang mencerminkan sikap dan tindakan seseorang yang jujur, dapat dipercaya, dan setia terhadap nilai-nilai moral dan etika. Kejujuran berarti memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya, serta menghindari melakukan kecurangan atau penipuan.
Bersama dengan tidak adanya kebohongan, kecurangan, dan lain-lain, kejujuran juga mencakup dapat dipercaya, setia, adil , dan tulus. Kejujuran merupakan kualitas penting bagi seorang pemimpin karena membantu membangun hubungan yang kuat dan memastikan bahwa tujuan dan misinya dapat dicapai secara efektif.
Jika calon pemimpin di awalnya saja sudah tidak jujur bagaimana bisa memimpin 300 juta jiwa rakyat Indonesia dengan baik dan benar, hal ini jadi PR kita bersama dalam menentukan Pemimpin Masa depan Indonesia di Pebruari 2024 mendatang.
Praktisi Hukum.
(Red).
