Aprohan Saputra, M.Pd. – Ketua IWO Lampung
Bandar Lampung, Buktipetunjuk.id –
Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Lampung Aprohan Saputra, M.Pd., mendesak Universitas Lampung (Unila) menindak tegas dugaan pelecehan seksual oleh dosen berinisial RF terhadap mahasiswi S2 FKIP. Desakan ini muncul setelah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila menyatakan menemukan unsur tindak pidana kekerasan seksual dari hasil pemeriksaan internal.
Satgas PPKPT Unila, dalam keterangan yang berkembang hingga 9 November 2026, menyebut pemeriksaan dilakukan terhadap terlapor, sejumlah saksi, dan ahli. Atas temuan tersebut, Satgas telah merekomendasikan sanksi administratif kepada pimpinan universitas.
Temuan Satgas Belum Putusan Pidana
Aprohan menegaskan, hasil pemeriksaan internal Satgas bukan merupakan putusan pidana. Namun, menurutnya, temuan itu cukup menjadi dasar bagi pimpinan Unila untuk mengambil langkah administratif sesuai kewenangan, tanpa mengintervensi proses hukum yang berjalan.
Seruan Pembenahan Menyeluruh
Aprohan menilai kasus ini harus menjadi momentum pembenahan total di lingkungan kampus. Ia meminta Unila mengevaluasi sistem pengawasan, pola pembimbingan mahasiswa, mekanisme pengaduan, hingga budaya relasi dosen-mahasiswa. “Jangan berhenti pada pemeriksaan satu orang. Pimpinan harus memastikan tidak ada dosen yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas,” ujarnya.
Landasan Hukum Sudah Jelas
Dalam rilisnya, Aprohan mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pelecehan seksual nonfisik pada Pasal 5 dan fisik pada Pasal 6. Pasal 15 ayat (1) huruf b mengatur pemberatan pidana sepertiga bila pelaku adalah pendidik.
Selain itu, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mewajibkan perguruan tinggi melindungi korban, menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan, menjamin keberlanjutan hak pendidikan, serta menindaklanjuti laporan kekerasan.
Tuntutan Transparansi dan Keberpihakan pada Korban
Aprohan meminta Rektor Unila berani mengambil keputusan terbuka dan adil. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi administratif harus tegas dan proporsional. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum wajib dilanjutkan ke aparat penegak hukum.
Ia juga menekankan, apabila korban menolak penyelesaian kekeluargaan, keputusan itu harus dihormati sesuai hukum. “Gelar akademik bukan kekebalan hukum. Jabatan bukan tiket menyalahgunakan kekuasaan,” kata Aprohan.
Konteks
Penelitian akademik 2020 menunjukkan mahasiswa menghadapi hambatan lebih besar dibanding tenaga pengajar untuk melaporkan pelecehan seksual, akibat ketimpangan kuasa dan hambatan institusional. Kajian 2022 juga menyebut kegagalan menangani pelecehan dapat mempertahankan ketimpangan dan merusak lingkungan akademik.
Aprohan menutup pernyataannya dengan menyebut kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika. “Lebih baik kehilangan satu jabatan daripada kehilangan kepercayaan ribuan mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.
Rilis : Ketua IWO Lampung
Editor : Redaksi
