Lampung Timur, Buktipetunjuk.id –
Kementerian Koperasi mendorong koperasi di wilayah pesisir untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai usaha perikanan, mulai dari penyediaan solar bersubsidi, pembiayaan melaut, hingga penyerapan hasil tangkapan dan fasilitas rantai dingin. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat posisi tawar nelayan kecil yang selama ini masih terjebak dalam struktur pasar yang timpang.
“Persoalan kita bukan lagi sekadar produksi, tapi keadilan rantai nilai. Nelayan kecil masih rentan karena tiga hal: harga barang mahal, akses modal sulit, dan harga jual yang jatuh saat panen,” ujar Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi, Panel Barus, saat membuka Seminar Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir, Kamis (22/10). Seminar bertema Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi itu digelar di Lampung Timur.
Panel menyebut, kebutuhan mendesak nelayan pesisir meliputi BBM solar bersubsidi, es, dan modal melaut. Saat ini, celah tersebut banyak diisi pedagang pengumpul.
“Mereka memberi modal, membeli hasil tangkapan, bahkan bantuan darurat saat paceklik. Tapi ketergantungan pada segelintir perantara membuat posisi nelayan lemah,” katanya.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyatakan seminar ini menjadi forum untuk memetakan persoalan lapangan dan merumuskan solusi berkelanjutan.
“Pedagang pengumpul memang penting dalam rantai pemasaran. Yang perlu kita dorong adalah hubungan usaha yang sehat, transparan, dan adil antara nelayan, pedagang, koperasi, dan pelaku usaha lain,” ujar Ela.
Kajian Kementerian Koperasi bersama BRIN dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Sukabumi, Indramayu, dan Lampung Timur menunjukkan, koperasi pesisir umumnya baru menjalankan satu-dua fungsi, seperti mengelola TPI atau menyalurkan BBM bersubsidi. Sementara pembiayaan melaut, penyerapan hasil tangkapan, hingga manajemen risiko belum konsisten disediakan.
Karena itu, kata Panel, transformasi koperasi pesisir tak dimaksudkan menyingkirkan pedagang pengumpul, melainkan memberi nelayan pilihan usaha yang lebih baik.
“Koperasi harus hadir dengan layanan nyata: modal melaut tersedia, mutu tangkapan terjaga, pasar pasti, dan nelayan dapat bagian lebih adil,” tegasnya.
Hasil seminar ini akan menjadi masukan bagi operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), khususnya penguatan koperasi dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pengelola. Panel menambahkan, jaringan koperasi dan KNMP idealnya juga ditugaskan menyalurkan solar bersubsidi yang sangat dibutuhkan nelayan.
Kemenkop berharap forum ini menghasilkan peta jalan pengembangan ekonomi pesisir berbasis koperasi, mulai dari pembenahan tata kelola hingga integrasi layanan usaha, dengan dukungan kementerian, pemda, akademisi, organisasi nelayan, dan pelaku usaha.(*)
Editor : Redaksi
