MAKASSAR,Buktipetunjuk.id –
Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) Sulawesi Selatan menyoroti menguatnya fenomena trial by social media, di mana opini dan penghakiman publik di media sosial kerap mendahului proses hukum di pengadilan.
Sorotan itu mengemuka dalam diskusi bertema “Trial by Social Media: Siapa Mengadili, Netizen atau Hakim?” yang digelar DePA-RI Sulsel di Makassar, Selasa, 6 Oktober 2026.
Konsolidasi dan diskusi tersebut dilaksanakan sehari menjelang pelantikan dan pengambilan sumpah advokat baru DePA-RI oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., Rabu, 7 Oktober 2026.
Ketua Umum DePA-RI, TM Luthfi Yazid, menegaskan bahwa media sosial memang berperan penting dalam demokrasi dan kebebasan berekspresi. Namun, ia mengingatkan opini publik tidak boleh menggantikan proses pembuktian dan penilaian hukum di pengadilan.
“Netizen boleh berpendapat, tetapi yang berwenang mengadili perkara adalah hakim melalui proses peradilan yang menjunjung due process of law. Jangan sampai viralitas menjadi pengganti alat bukti,” kata Luthfi.
Dalam diskusi, DePA-RI juga menyinggung pernyataan advokat Dr. Muhammad Rulliyandi, S.H., M.H. di sebuah stasiun televisi dan media sosial. Rulliyandi, yang menjadi ahli dari pihak terkait dalam permohonan Denny Indrayana dkk ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyebut persidangan di MK “ilegal” dan Ketua MK Suhartoyo “ilegal”.
Luthfi menilai pernyataan tersebut tidak sepatutnya disampaikan seorang advokat. “Jangankan kepada lembaga peradilan, kepada sesama advokat pun harus menghormati. Itulah yang disebut profesi mulia, officium nobile. Pernyataan dosen Universitas Jayabaya ini sudah telanjur tersebar dan seolah “mengadili” MK serta Ketua MK,” ujarnya.
Peringatan serupa disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. Nirwana, S.H., M.Hum., saat memberikan pengarahan kepada puluhan advokat baru DePA-RI. Ia menegaskan advokat tidak boleh “mengadili” lembaga peradilan atau pejabat pengadilan tanpa bukti valid yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut DePA-RI, trial by social media berpotensi merusak reputasi seseorang sebelum ada putusan pengadilan, menekan proses hukum, dan mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Karena itu, DePA-RI mendorong masyarakat, media, advokat, aparat penegak hukum, dan pengguna media sosial membangun budaya hukum digital yang lebih bertanggung jawab.
“Keadilan tidak boleh ditentukan oleh seberapa viral sebuah perkara. Tidak juga oleh suara keras seorang ahli maupun advokat. Keadilan harus lahir dari fakta, bukti, hukum, dan proses peradilan yang fair,” tegas Luthfi.
Dalam diskusi itu, Luthfi didampingi Ketua DPD DePA-RI Sulsel Sudirman Jabir, S.H., M.H., beserta pengurus DPD antara lain Hanafie, S.H., M.H., Asri Ameru, S.H., M.H., dan Arphin Jumadi, S.H., M.H.
DePA-RI mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga media sosial sebagai ruang demokrasi dan kontrol publik, bukan ruang pengadilan tanpa hakim.
(Megy)
