Metro Lampung,Buktipetunjuk.id –
Pemerintah Kota Metro meminta warga tidak panik menyusul perubahan data penerima bantuan sosial yang memicu keresahan. Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, menegaskan pemutakhiran data masih bisa dikoreksi bila ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi ekonomi keluarga.
Rafieq, yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Metro, menyatakan pemerintah akan memastikan proses verifikasi berjalan cermat, terbuka, dan berpihak pada keluarga yang masih membutuhkan.
“Perubahan data tidak boleh langsung dimaknai sebagai tertutupnya seluruh kesempatan warga untuk mendapatkan perlindungan sosial,” ujarnya di Metro, Senin, 14 September 2026.
1.471 Keluarga Masuk Status Exclude
Pernyataan itu merespons laporan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro. Sebanyak 1.471 keluarga tercatat berstatus exclude terkait indikasi judi online. Seluruhnya kini dalam proses pemeriksaan satu per satu untuk menelusuri akurasi data.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Data ini masih bisa diperiksa. Bila ada yang tidak sesuai, ada jalur untuk mengajukan perbaikan,” kata Rafieq.
Menurut dia, pemeriksaan tidak hanya mencocokkan nama penerima, tetapi juga menelusuri data seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.
“Jumlahnya cukup banyak, jadi kami harap warga yang merasa datanya tidak sesuai segera datang dan menyampaikan kondisi sebenarnya,” tambahnya.
Desil Berubah, Warga Bisa Adukan
Selain status exclude, perubahan desil dalam data terbaru juga menimbulkan keresahan. Sejumlah keluarga yang semula berada di desil rendah tercatat naik ke desil lebih tinggi, padahal kondisi ekonomi di lapangan belum berubah.
Rafieq menegaskan perubahan desil bukan keputusan final. “Kalau desilnya berubah dan masyarakat merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data tersebut, silakan laporkan. Jangan diam dan jangan panik karena data masih dapat diperiksa kembali,” ujarnya.
Jalur Pengaduan Dibuka
Pemkot Metro membuka kanal pengaduan melalui pamong, kelurahan, hingga Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Warga diminta membawa dokumen keluarga agar petugas dapat menelusuri penyebab perubahan data.
“Silakan datang ke pamong, kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial. Sampaikan persoalannya dengan lengkap agar petugas dapat membantu mengecek apa yang menyebabkan data berubah,” kata Rafieq.
Khusus keluarga berstatus exclude karena indikasi judi online, pemerintah akan memeriksa seluruh anggota keluarga dalam KK. Jika tidak ditemukan anggota yang terdaftar judi online dan tidak ada persoalan pinjaman di bank maupun lembaga perkreditan, Pemkot akan mengusulkan perbaikan data ke Kementerian Sosial.
“Kalau setelah kita cek ternyata memang tidak ada satu pun anggota keluarga dalam KK yang terdaftar judi online dan tidak ada persoalan terkait data pinjaman, maka keluarga tersebut bisa kami ajukan kembali ke Kemensos,” kata Rafieq.
Ia mengingatkan, perbaikan data harus berdasar informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat diminta jujur menyampaikan kondisi keluarga. Pemerintah wajib memastikan pemeriksaan sesuai ketentuan agar bantuan sosial tepat sasaran,” tutupnya.(Red)
