JAKARTA,Buktipetunjuk.id –
Presiden Prabowo Subianto melontarkan teguran keras kepada jajaran TNI dan Polri terkait maraknya pertambangan tanpa izin atau PETI di Indonesia. Ia menegaskan, mustahil seribu tambang ilegal beroperasi tanpa sepengetahuan atau keterlibatan oknum aparat keamanan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat membacakan Pidato Kenegaraan Tahunan dan Nota Keuangan RAPBN 2027 di Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
“Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa diketahui pejabat kepolisian dan pejabat TNI. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri tidak tahu? Kapolri dan Panglima TNI usut!” tegas Prabowo di hadapan anggota dewan.
Kepala Negara mempertanyakan fungsi pangkat dan jabatan yang diberikan negara jika aparat tak mampu menertibkan pelanggaran tersebut.
“Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka kalau tidak bisa menertibkan ini,” ujarnya.
Prabowo menekankan, pemimpin yang baik adalah yang berani menindak anggotanya sendiri demi kepentingan rakyat. Ia mengakui, menertibkan prajurit yang disayangi bukan perkara mudah.
“Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang dan naikkan pangkat harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, dan demi bangsa harus kita lakukan,” kata dia.
Presiden menyebut sumpah jabatan menuntutnya bertindak tanpa melibatkan perasaan pribadi. “Saya sadar saya disumpah di sini, saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya.”
Potensi Kerugian Puluhan Triliun
Instruksi tegas ini menjadi sinyal kuat pemerintah menutup kebocoran penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Data Kementerian ESDM dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK menyebut praktik PETI di berbagai wilayah menyebabkan potensi kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Kerugian berasal dari hilangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, serta kerusakan lingkungan masif.
Komoditas emas, batu bara, nikel, dan timah menjadi sektor paling rawan disusupi tambang ilegal berskala besar.
Operasional tambang haram yang secara terbuka menggunakan alat berat mengindikasikan adanya perlindungan dari oknum aparat penegak hukum maupun pejabat daerah.
Instruksi langsung Presiden mendorong Mabes Polri dan Mabes TNI segera mengevaluasi jajaran di daerah serta menindak tegas oknum yang terbukti membekingi bisnis tambang ilegal.(Red)
