Tanggamus,Buktipetunjuk.id –
Musyawarah Desa Pemerintah Pekon Kandang Besi, Kabupaten Tanggamus, yang digelar untuk membahas laporan pertanggungjawaban BUMDes Besi Berkilau, justru memunculkan pertanyaan baru dari masyarakat. Salah satunya terkait penyertaan modal senilai Rp 214 juta pada 2025 untuk program budidaya ikan melalui pos anggaran ketahanan pangan.
Musdes yang dilaksanakan usai pemberitaan mengenai pengelolaan BUMDes mencuat disebut lebih banyak membahas unit usaha WiFi. Sementara program budidaya ikan yang juga menggunakan penyertaan modal BUMDes belum dipaparkan secara menyeluruh dalam forum.
Berdasarkan keterangan pengurus BUMDes dalam Musdes, kontribusi atau pendapatan BUMDes pada 2025 hanya sekitar Rp 5 juta. Angka tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, mengingat penggunaan layanan WiFi disebut mengalami peningkatan.
“Ke mana arah penggunaan anggaran tersebut, bagaimana realisasinya, dan berapa hasil yang telah diberikan kepada pekon?” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi Kolam Belum Optimal
Dari informasi yang dihimpun, sejumlah kolam budidaya ikan di lapangan disebut belum dimanfaatkan secara optimal. Aktivitas budidaya juga disebut masih berjalan dalam skala terbatas. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai faktor penyebab, mulai dari teknis budidaya, pengelolaan, pemasaran, hingga sarana dan prasarana.
Masyarakat menilai, seluruh program yang menggunakan penyertaan modal dan anggaran publik semestinya dipaparkan secara terbuka. “Kalau evaluasi BUMDes, jangan hanya WiFi yang dibahas. Program budidaya ikan juga harus dipaparkan. Berapa modalnya, bagaimana realisasinya, bagaimana hasilnya, dan apa kendalanya,” kata narasumber.
Musdes Digelar Usai Disorot Media
Waktu pelaksanaan Musdes juga menjadi sorotan. Musyawarah disebut baru digelar setelah pengelolaan BUMDes menjadi perhatian media. Padahal, informasi yang dihimpun menyebutkan laporan LKPJ terkait pengelolaan BUMDes telah lebih dahulu disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme evaluasi dan pengawasan BUMDes selama ini. Publik mempertanyakan apakah evaluasi menyeluruh baru dilakukan setelah persoalan tersebut menjadi konsumsi publik. Jika sebelumnya telah ada evaluasi, masyarakat meminta kejelasan mengenai waktu, temuan, dan tindak lanjut yang telah diambil pemerintah pekon maupun pengurus BUMDes.
Rapat Lanjutan Ditunda
Menurut keterangan narasumber, pembahasan internal BUMDes yang dijadwalkan berlanjut keesokan harinya justru ditunda. Hingga kini, rapat lanjutan yang diharapkan membahas tata kelola BUMDes secara menyeluruh belum kembali dilaksanakan.
Akibatnya, sejumlah pertanyaan publik masih menggantung, mulai dari realisasi penyertaan modal, perkembangan unit usaha, hasil program, hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
Program Serupa Pernah Dijalankan
Pekon Kandang Besi diketahui pernah menjalankan program budidaya ikan pada tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, masyarakat mempertanyakan apakah program sebelumnya telah dievaluasi secara menyeluruh sebelum program serupa kembali dijalankan dengan penyertaan modal Rp214 juta pada 2025.
“Jika program sebelumnya menghadapi kendala atau belum optimal, apa dasar pengambilan keputusan untuk kembali mengalokasikan penyertaan modal pada sektor yang sama? Dan apa strategi perbaikan yang disiapkan?” ujar narasumber.
Kepala Pekon Bantah Pemberitaan
Sebelumnya, Kepala Pekon Kandang Besi disebut membantah pemberitaan mengenai pengelolaan BUMDes dan mengklaim informasi yang diberitakan tidak benar. Di sisi lain, pihak media menyatakan pemberitaan sebelumnya disusun berdasarkan observasi lapangan dan konfirmasi kepada sejumlah pihak terkait.
Publik menegaskan, yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan, melainkan penjelasan yang dapat diverifikasi: berapa penyertaan modal yang diberikan, kapan direalisasikan, untuk kegiatan apa, bagaimana hasilnya, berapa pendapatan yang dihasilkan, serta bentuk manfaatnya bagi masyarakat.
Masyarakat kini menunggu rapat lanjutan dan penjelasan resmi Pemerintah Pekon Kandang Besi bersama pengurus BUMDes Besi Berkilau mengenai seluruh program yang dijalankan, termasuk penyertaan modal Rp 214 juta untuk budidaya ikan.
“Ketika anggaran publik dipertanyakan, jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar bantahan, melainkan fakta, data, dan pertanggungjawaban yang dapat diuji secara terbuka,” tutup narasumber.
Pewarta: Zaini
Editor: Redaksi
