OKU Selatan/Buktipetunjuk.Id —Pemerintah Kabupaten OKU Selatan menghadapi defisit anggaran yang cukup besar di tahun 2025, dengan beban hutang mencapai Rp175 miliar. Sekretaris Daerah (Sekda) OKU Selatan, M. Rahmatullah, mengungkapkan bahwa kondisi ini disebabkan oleh sejumlah pendapatan yang belum terealisasi.
Menurut Rahmatullah, salah satu faktor utama penyebab defisit adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp41.792.962.265, yang hingga kini belum masuk ke kas daerah. Selain itu, ada juga kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat senilai Rp84.675.876.000, yang seharusnya sudah diterima Pemkab OKU Selatan hingga tahun 2023, namun belum juga dicairkan.
“Kami masih menunggu pencairan dana tersebut, yang diperkirakan baru akan disalurkan pada Agustus hingga September mendatang,” ujar Rahmatullah.
Meski kondisi keuangan sedang sulit, Rahmatullah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan, namun hanya untuk program yang benar-benar prioritas. Pemkab OKU Selatan akan lebih selektif dalam menentukan proyek pembangunan agar anggaran daerah tidak semakin terbebani.
“Pembangunan infrastruktur tetap ada, tetapi kita fokus pada yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Untuk proyek yang bisa ditunda, kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Langkah ini diambil agar pemerintah daerah tetap bisa menjalankan program pembangunan tanpa semakin memperburuk kondisi defisit anggaran.
Menanggapi kondisi keuangan yang sulit ini, Bupati OKU Selatan Abusama SH mengakui bahwa defisit anggaran merupakan tantangan besar baginya dalam memimpin kabupaten ini. Terlebih, ia baru saja dilantik dengan warisan beban hutang yang begitu besar.
“Ini tantangan besar bagi saya sebagai bupati baru. Saya dilantik dalam kondisi keuangan daerah yang tidak ideal, tapi saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar Abusama.
Abusama menegaskan bahwa meskipun kondisi anggaran sedang sulit, ia tetap berkomitmen menjalankan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menarik sumber bantuan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian di tingkat pusat untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kami tidak akan diam. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mencari sumber dana lain, baik dari provinsi maupun kementerian, agar program visi-misi yang telah kami janjikan tetap bisa berjalan,” tegasnya.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dari Pemkab OKU Selatan dalam mengatasi defisit ini, sekaligus memastikan bahwa keterlambatan dana dari pusat dan provinsi dapat segera terselesaikan,” tandasnya.
(Ham).
