Lampung Timur, Buktipetunjuk.id –
Rencana pembangunan ikon daerah di Kabupaten Lampung Timur kembali disorot. Pemerintah Kabupaten diminta tak lagi membangun atau mengubah ikon tanpa payung hukum yang jelas. Desakan agar segera menyusun peraturan daerah muncul supaya setiap pembangunan ikon punya pedoman tetap, tak bergantung pada selera pergantian kepemimpinan.
Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Lampung Timur, A. Zohirri, menyampaikan permintaan itu pada Minggu, 15 November 2026. Ia mendorong Bagian Aset, Bagian Hukum, serta organisasi perangkat daerah terkait untuk berkoordinasi mengusulkan regulasi khusus. Aturan itu nantinya mengatur penetapan, pembangunan, hingga pelestarian ikon daerah.
“Bukan sekadar bangunan atau ornamen di depan kantor pemerintahan. Ikon harus punya nilai sejarah, identitas budaya, dan mencerminkan jati diri Lampung Timur,” kata Zohirri, Minggu, 15 November 2026.
Zohirri mencontohkan patung badak yang berdiri di halaman Kantor Bupati Lampung Timur. Menurut dia, pembangunan maupun perubahan ikon semacam itu wajib berdasar pada perencanaan dan aturan yang sahih. Tanpa itu, perdebatan di tengah masyarakat akan terus berulang.
“Saya minta Bagian Aset, Bagian Hukum, dan OPD terkait segera ajukan perda yang mengatur ikon-ikon daerah. Jangan sampai setiap ganti bupati, kebijakan soal ikon ikut berubah tanpa pedoman,” ujarnya.
Ia menegaskan, IWO Lampung Timur mendukung pemerintah membangun identitas daerah. Namun dukungan itu mesti dibarengi pemahaman sejarah, budaya, dan kepatuhan pada regulasi. Dengan begitu, ikon tak hanya indah dipandang, tapi juga bermakna dan berkelanjutan.
Zohirri turut menyoroti Kopiah Mas yang sudah ditetapkan sebagai lambang daerah lewat Perda Nomor 1 Tahun 2000. Ia menilai pemerintah daerah perlu serius merealisasikan dan mengembangkan ikon yang sudah punya dasar hukum tersebut.
“Kalau Kopiah Mas sudah jadi ikon resmi lewat perda, ya segera realisasikan. Jangan justru sibuk bikin ikon baru, tapi abai pada identitas yang sudah sah secara hukum,” kata dia.
Menurut Zohirri, penyusunan perda harus melibatkan tokoh adat, budayawan, dan unsur masyarakat. Aturan yang kuat diyakini membuat pembangunan ikon lebih terarah dan tak bergantung pada kehendak kepala daerah semata.
“Ikon daerah itu kebanggaan seluruh warga Lampung Timur. Penetapan dan pembangunannya harus punya aturan kuat agar terjaga dan berkelanjutan,” ucapnya.
Rilis : IWO Lampung Timur
Editor : Redaksi









