JAKARTA, Buktipetunjuk.id –
Aliansi Paruh Waktu (APW) Kabupaten Way Kanan membawa tiga tuntutan utama ke Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 10 November 2026. Mereka mendesak kepastian status kepegawaian bagi ribuan tenaga honorer dan PPPK paruh waktu.
Ketua APW Way Kanan, Wal Yadi, S.H., menyebut rombongan diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Bahtera, S.PWK. “Audiensi berjalan tertib dan kekeluargaan. Ini jawaban atas doa dan perjuangan panjang kami,” kata Wal Yadi melalui pesan tertulis.
Tiga poin yang diajukan APW meliputi:
1️⃣Pengangkatan PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu
APW meminta pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dimulai Januari 2027. Kebijakan ini diusulkan mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
2️⃣Akses Seleksi CPNS
Pegawai berstatus PPPK diminta tetap diberi peluang mengikuti seleksi CPNS sesuai regulasi yang berlaku.
3️⃣Gaji Pokok Dibebankan ke APBN
APW mengusulkan pembiayaan gaji pokok melalui APBN. Skema ini dinilai dapat meringankan beban fiskal daerah sekaligus menjamin kepastian pembayaran hak pegawai.
Wal Yadi menegaskan tiga tuntutan itu harus ditindaklanjuti lewat kebijakan resmi, bukan berhenti pada komitmen lisan. Ia mengapresiasi Bahtera yang membuka ruang dialog bagi APW.
“Kami pulang membawa kabar gembira untuk ribuan kawan di Way Kanan. Tapi perjuangan belum selesai. Kami akan kawal sampai Januari 2027 benar-benar terealisasi,” ujarnya.
Audiensi 10 November ini merupakan bagian dari rangkaian advokasi APW. Sebelumnya, APW menggelar aksi ke Kementerian PAN-RB dan Monas pada 14 April 2024, pelantikan PPPK paruh waktu pada 24 Desember 2025, serta audiensi ke DPR pada 5 September 2026.
Bagi ribuan pegawai paruh waktu, kepastian status dan kesejahteraan masih jadi persoalan krusial. APW Way Kanan kini menunggu langkah konkret pemerintah dan DPR untuk menerjemahkan hasil audiensi menjadi regulasi.(Rilis)
Editor : Redaksi
