Gotong Royong Empat Hari Tuai Pertanyaan soal K3 dan Penggunaan Dana Revitalisasi Rp1,2 Miliar
TASIKMALAYA, Buktipetunjuk.id –
Pembongkaran SDN Cirahayu di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat yang melibatkan warga sekitar memicu sorotan. Kegiatan itu merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 dengan dana APBN senilai Rp1.276.043.030.
Berdasarkan papan proyek di lokasi, revitalisasi dijadwalkan 72 hari kalender, 22 Oktober–31 Desember 2026. Pelaksana kegiatan ialah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Buktipetunjuk.id mencoba mengonfirmasi keterlibatan warga dalam pembongkaran. Para pekerja di lokasi mengarahkan ke H. Emid, Ketua P2SP.
Di madrasah yang kini dipakai untuk kegiatan belajar mengajar sementara, Bendahara P2SP Bu Ratna mengatakan H. Emid tidak berada di tempat. “Pak Wawan sedang berbelanja, Pak AA tidak diketahui keberadaannya,” ujarnya.
Bu Ratna membenarkan pembongkaran dilakukan secara gotong royong bersama warga. Tempo lalu menemui kepala sekolah yang sedang rapat di Sekretariat Bersama Kecamatan Jamanis, Selasa, 10 November 2026.
Kepala sekolah menyatakan warga membantu selama empat hari, Kamis hingga Minggu. Menurut dia, keterlibatan warga bukan instruksi sekolah.
“Masyarakat sukarela membantu karena H. Emid, Ketua Komite Sekolah sekaligus Ketua P2SP, adalah tokoh setempat,” katanya.
Ia menegaskan bantuan warga sebatas membereskan dan memindahkan genteng hasil bongkaran. “Perlu digarisbawahi, masyarakat hanya membantu membereskan genteng, bukan naik ke atap. Itu berbahaya dan hanya pekerja ahli yang melakukannya,” ujar kepala sekolah.
Meski disebut terbatas, keterlibatan warga tetap menimbulkan pertanyaan publik. Sorotan mengarah pada dua hal: batas penggunaan dana revitalisasi yang sudah dialokasikan, dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Aktivitas di area bongkaran tetap menyimpan risiko tertimpanya material, benda tajam, hingga terpeleset. Belum jelas bagaimana pengaturan keselamatan bagi warga yang membantu secara sukarela. Jika terjadi kecelakaan, belum ada penjelasan soal pihak yang bertanggung jawab.
Sebagai program pemerintah, revitalisasi wajib mematuhi ketentuan teknis, tata kelola anggaran, serta aspek keselamatan bagi semua pihak di lokasi kerja.
Buktipetunjuk.id menilai perlu ada penjelasan terbuka dari Ketua P2SP H. Emid. Hal yang perlu diperjelas: mekanisme keterlibatan warga, pembagian tugas antara pekerja dan warga, serta langkah antisipasi K3 selama pembongkaran.
Hingga berita ini disusun, Buktipetunjuk.id masih berupaya memperoleh keterangan langsung dari H. Emid untuk pemberitaan berimbang.
Reporter: AS
