Merangin,Buktipetunjuk.id —
Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Perindo, Hasren Purja Sakti, menyoroti besarnya anggaran dalam APBD Perubahan 2026 yang baru disahkan Kamis, 17 September 2026.
Untuk Bidang Bina Marga saja, alokasi mencapai Rp82,481 miliar. Itu belum termasuk penambahan anggaran di bidang dan perangkat daerah lain.
Hasren mengingatkan, sebagian kegiatan tersebut merupakan sisa program yang tak terserap di APBD induk, lalu dianggarkan kembali. Masalahnya: waktu pelaksanaan efektif tersisa sekitar tiga bulan hingga tutup tahun anggaran 31 Desember 2026.
“Waktunya belum tentu bisa dipakai penuh untuk bekerja,” kata Hasren, Senin 21 September 2026. Ia merinci masih ada tahapan evaluasi provinsi maksimal 14 hari kerja, proses pengadaan, pemilihan penyedia, kontrak, hingga mobilisasi tenaga dan material. “Baru setelah itu fisik benar-benar dimulai.”
Potensi Risiko di Ujung Tahun
Menurut Hasren, waktu yang mepet rawan memicu masalah: harga material dan upah yang terus naik, keterbatasan tenaga kerja, serta pekerjaan yang terburu-buru demi mengejar target serapan.
“Kalau terlambat dimulai, waktu mepet, harga naik, tenaga kurangi risikonya makin besar. Kualitas bisa terganggu,” ujarnya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan APBD bukan pada cepatnya anggaran terserap. “Uang APBD adalah uang rakyat. Yang penting pekerjaan selesai, volume sesuai, kualitas baik, dan manfaatnya dirasakan masyarakat.”
Hasren meminta pemerintah daerah menghitung realistis kemampuan penyelesaian tiap paket pekerjaan.
“Untuk Bina Marga saja Rp82,481 miliar. Itu baru satu bidang. Jangan sampai hanya kejar angka di kertas.”
Reporter: Rudianto
