LAMPUNG,Buktipetunjuk.id —Wakil Ketua DPD Partai Golkar Lampung Ismet Jayanegara minta proses pemilihan ketua Golkar berlangsung sesuai mekanisme partai.
Terhadap proses seleksi Ketua DPD I, kata Ismet, jangan sampai ada kesan bahwa Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia melakukan intervensi apalagi intimidasi.
“Demokrasi kekeluargaan yang dibangun Golkar dengan susah payah akan menjadi rusak kalau sampai DPP Golkar melakukan intervensi,” kata Ismet Jayanegara, Sabtu (16/8/2025).
Pernyataan Ismet Jayanagera itu disampaikan menanggapi gejolak kader,.terkait pemanggilan Waketum DPP Golkar Adies Kadir, terhadap 15 Ketua DPD II ke Jakarta.
Ismet Jayanegara yang dalam.kepanitian Musda di dapuk Sekertaris Steering Comite (AC) ini, menilai praktik pemanggilan para pemegang hak suara secara diam-diam oleh Adies Kadir, sebagai bentuk intervensi. “Apalagi kabarnya sudah ditetapkan Ketua dan Sekertaris, padahal tahapan Musda belum dimulai,” kata Ismet JN.
Ismet mengingatkan, sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak) Musda, Ketua DPD I Golkar ditetapkan melalui forum Musda, sedangkan Sekretaris dan pengurus lainnya diputuskan oleh formatur. “Tidak boleh kocok bekem (diputus sepihak,” kata politisi yang mengaku sudah 40 tahun lebih di Golkar.
Terpisah, Azwar Yacub menyatakan, isu duet Hanan Rozak dan Aprozi Alam harus segera diklarifikasi, jangan dibiarkan liar.
“DPP Golkar atau Plt Ketua Golkar Lampung Adies Kadir adalah pihak yang paling tepat menjawab isu tersebut,” kata Azwar Yacub yang merupakan wakil ketua DPD Golkar, membidangi Organisasi dan Kader.
Azwar dan beberapa pengurus DPD I, mengaku akan segera menindak-lanjuti persoalan tersebut menemui Adies Kadir ke Jakarta. “Saya akan ke jakarta (DPP Golkar) untuk memastikan kebenaranya,” katan mantan ketua DPRD Bandar Lampung itu.
Isu Intervensi DPP Golkar
Dinamika politik internal memanas, menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Lampung
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah dugaan intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dalam proses penentuan Ketua DPD. Dugaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan kader mengenai independensi dan mekanisme demokrasi internal partai. (*)
(Red)
